Sri Mulyani Proyeksi Penerimaan Negara Naik 16,3 Persen, Tembus Rp 1.916 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi penerimaan negara mencapai Rp 1.916,8 triliun sepanjang tahun 2021.

Penerimaan negara tersebut meningkat sebesar 16,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun hingga Oktober 2021, penerimaan tembus Rp 1.510 triliun atau meningkat 18,2 persen (yoy). Penerimaan ini setara dengan 86,5 persen dari target Rp 1.743,6 triliun.

Baca juga: Pakaian Impor Kena Bea Masuk, Importir Protes ke Sri Mulyani

"Dengan tren ini sampai akhir tahun, kita berharap dari sisi penerimaan negara kita akan lebih dari yang kita taruh dalam UU APBN. Dalam hal ini, kita lihat pendapatan negara akan tumbuh 16,3 persen akan mencapai Rp 1.916 triliun proyeksi kita," kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, tingginya penerimaan negara ditopang oleh beberapa komponen yang diproyeksi meningkat pula.

Sri Mulyani merinci, penerimaan perpajakan bisa tembus Rp 1.492,7 triliun atau tumbuh 16,2 persen (yoy).

Penerimaan perpajakan ini ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 14,7 persen (yoy) mencapai Rp 1.229,6 triliun serta kepabeanan dan cukai yang diproyeksi tumbuh 23,5 persen atau Rp 263,2 triliun.

Sementara PNBP diproyeksi tumbuh 22,5 persen mencapai Rp 421 triliun. Sampai Oktober 2021, PNBP mencapai Rp 349,2 triliun atau tumbuh 25,2 persen (yoy).

Baca juga: Sri Mulyani Ingin BEI Jadi Platform Kredibel Buat Perdagangan Karbon

Targetnya tembus 117,1 persen terhadap APBN yang sebesar Rp 298,2 triliun.

"Tentu 1,5 bulan terakhir ini, saya seperti ikut lari marathon. Ini adalah the last mile yang sangat penting. Kita pasti akan menghitung dan komponennya kita akan identifikasi," beber Sri Mulyani.

Sementara dari sisi belanja, belanja negara diproyeksi tembus Rp 2.790,4 triliun atau tumbuh 7,5 persen (yoy).

Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.176,6 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 766,6 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya akan mendorong seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda) untuk segara menghabiskan sisa anggaran untuk pengeluaran produktif.

Baca juga: Sri Mulyani Waswas Ada Potensi Peningkatan Covid-19 di Akhir Tahun

Dengan capaian itu, kata Sri Mulyani, defisit fiskal diproyeksi mengecil di rentang 5,2-5,4 persen dari ketentuan UU APBN sebesar 5,7 persen.

"Dalam UU disebutkan 5,7 persen, kita mungkin akan end up di sekitar 5,2-5,4 persen. Nanti masih akan ada barang yang bergerak sampai 1,5 bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dalam UU APBN," pungkas Sri Mulyani.