Sri Mulyani Waspada, Ada Fenomena Tenaga Kerja Mulai Betah di Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai waspada karena adanya fenomena tenaga kerja yang enggan bekerja dari kantor di negara-negara maju.

Fenomena yang terjadi di AS dan negara maju lainnya ini secara tidak langsung memicu kenaikan inflasi. Permintaan barang yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan barang karena tenaga kerja tumbuh melambat.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Penerimaan Negara Naik 16,3 Persen, Tembus Rp 1.916 Triliun

"Indonesia harus benar-benar memperhatikan tantangan ini karena ini most likely akan terus continue sampai 2022. Jadi kita tidak boleh nanti memunculkan inflasi yang fully berasal dari suplai," kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

Bendahara negara ini mengungkapkan, fenomena tenaga kerja ini sempat menjadi pembahasan menteri-menteri keuangan dunia dalam beberapa pertemuan tahunan, baik di AS, Roma, hingga Glasgow.

Menteri keuangan dari berbagai negara melihat adanya perlambatan pemulihan tenaga kerja.

Usai pandemi Covid-19, tenaga kerja diindentifikasi menjadi dua kelompok masyarakat, yakni kelompok yang bosan bekerja dari rumah, dan kelompok yang sudah terlampau nyaman bekerja dari rumah sampai tak mau lagi WFO.

Baca juga: Pakaian Impor Kena Bea Masuk, Importir Protes ke Sri Mulyani

"Banyak anak muda yang sekarang mendingan kerja dari garasi rumah orang tua saya without going. Ini fenomena labor yang sangat menarik di negara maju. Kita juga harus liat bagaimana fenomena di antara kita," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, fenomena ini terjadi lantaran generasi milenial merasa semua masalah bisa diatasi dengan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat saat pandemi mampu meng-cover semua hal sehingga menurunkan mobilitas.

"Ini yang menyebabkan supply side shock, labor komoditas, dan supply disruption, harga naik. Inflasi menjadi salah satu masalah yang sangat pelik karena growth belum terlalu kuat, tapi inflasi sudah pick up terlalu tinggi sehingga menimbulkan dilema dari sisi policy di negara maju," pungkas Sri Mulyani.