Ini Sanksi Bagi Pengusaha yang Bayar Upah Murah kepada Pekerja

Kompas.com - 18/11/2021, 17:04 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi gaji, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan, upah minimum (UM) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di tempat bekerja.

Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.

Baca juga: Ini Cara Mengecek Upah Minimum Provinsi melalui Kalkulator Wagepedia

Tak hanya itu, jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum kepada pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka dapat dikenakan sanksi.

"Kalau ada pekerja di atas satu tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera dilaporkan ke kami, dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota wilayah kerja," kata Putri melalui keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun.

Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp 400 juta.

Putri menambahkan, pihaknya intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.

Baca juga: Upah Minimum 2022 Hanya Naik 1,09 Persen, Pengusaha: Sudah Paling Adil

Namun demikian, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Terus juga ada serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya UM atau bahkan di bawah UM," ucap Putri.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kemenaker telah menetapkan upah minimum tahun 2022, rata-rata naik 1,09 persen.

Pertimbangan kenaikan ini mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta aturan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Diharapkan para gubernur sudah mulai mengumumkan penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 20 November.

Baca juga: Kepala Daerah Diminta Terapkan Upah Minimum sesuai Keputusan Pemerintah Pusat

Kemudian, upah minimum kabupaten/kota diumumkan pada 30 November.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Whats New
Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Whats New
Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Spend Smart
Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Whats New
Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Whats New
IHSG Naik Tipis Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

IHSG Naik Tipis Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

Whats New
Kapal Berbendera RI Masuk 'White List' Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Kapal Berbendera RI Masuk "White List" Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Whats New
Harga Cabai dan Telur Ayam Naik, Berikut Harga Pangan Hari Ini

Harga Cabai dan Telur Ayam Naik, Berikut Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Kemenperin: Berkat Hilirisasi, Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi

Kemenperin: Berkat Hilirisasi, Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi

Whats New
Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan Hewan Ternak di Sumedang

Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan Hewan Ternak di Sumedang

Whats New
Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Whats New
Laba Bersih PT Timah Melesat Menjadi Rp 601 Miliar Sepanjang Kuratal I-2022

Laba Bersih PT Timah Melesat Menjadi Rp 601 Miliar Sepanjang Kuratal I-2022

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.