Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Apa Beda Pencatatan dan Pembukuan dalam Perpajakan Pelaku Usaha dan Pekerja Bebas?

Kompas.com - 19/11/2021, 13:10 WIB
Ilustrasi pencatatan dan pembukuan. SHUTTERSTOCK/ICONIC BESTIARYIlustrasi pencatatan dan pembukuan.
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM dunia perpajakan, ada dua istilah yang kerap muncul terkait dokumentasi perputaran uang pelaku usaha dan pekerja bebas sebagai basis perhitungan perpajakan, yaitu pencatatan dan pembukuan.

Lalu, apa beda pencatatan dan pembukuan bagi pelaku usaha dan pekerja bebas? Buat siapa pencatatan dan pembukuan?

Tulisan ini akan disajikan dalam tiga bagian, yaitu:

  • Pencatatan
  • Sekilas NPPN
  • Pembukuan

Referensi dan sumber rujukan peraturan perundangan disertakan pula dalam tulisan ini. 

Pencatatan

Pencatatan merupakan data penerimaan dan atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pencatatan akan terkait pula dengan pilihan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Karena ini juga, dalam bahasa percakapan keseharian pelaku usaha dan pekerja bebas kerap muncul saran semacam, "Pakai norma saja (untuk urusan pajak)." 

Di luar pelaku usaha dan pekerja bebas, pencatatan juga sebenarnya diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi sekalipun tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Yang boleh menggunakan metode pencatatan dalam konteks pelaku usaha dan pekerja bebas adalah:

  • wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dan tidak memilih menggunakan PPh final sebagaimana ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018.
  • wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet usahanya kurang dari Rp 4,8 miliar dan dikenai PPh final sebagaimana ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 atau bukan objek pajak dan memilih menggunakan NPPN. Dalam bahasa hukum perpajakan, ini masuk kriteria wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

Di luar konteks pelaku usaha dan pekerja bebas, pencatatan juga sebenarnya diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi sekalipun tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021.

Baca juga: Cek, Penghasilan Tak Kena Pajak untuk Orang Lajang dan Pasangan Cerai

Wajib pajak orang pribadi yang memilih menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN sebagai basis perhitungan PPh terutangnya, wajib melakukan pencatatan. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Whats New
Laba Bersih PT Timah Melesat Menjadi Rp 601 Miliar Sepanjang Kuratal I-2022

Laba Bersih PT Timah Melesat Menjadi Rp 601 Miliar Sepanjang Kuratal I-2022

Rilis
BSI Akan Rights Issue Senilai Rp 5 Triliun Pada Kuartal III-2022

BSI Akan Rights Issue Senilai Rp 5 Triliun Pada Kuartal III-2022

Whats New
BEI Bakal Luncurkan Produk Waran Terstruktur, Seperti Apa?

BEI Bakal Luncurkan Produk Waran Terstruktur, Seperti Apa?

Whats New
Dukung Pemberdayaan UMKM, Bank Mandiri Salurkan KUR Senilai Rp 14,41 Triliun Hingga April 2022

Dukung Pemberdayaan UMKM, Bank Mandiri Salurkan KUR Senilai Rp 14,41 Triliun Hingga April 2022

Rilis
GoTo: Pesanan di Tokopedia yang Diantar GoSend Melonjak Selama Ramadhan 2022

GoTo: Pesanan di Tokopedia yang Diantar GoSend Melonjak Selama Ramadhan 2022

Rilis
Harga Batu Bara Naik Signifikan, ITMG Kantongi Laba Bersih 213 Juta Dollar AS

Harga Batu Bara Naik Signifikan, ITMG Kantongi Laba Bersih 213 Juta Dollar AS

Whats New
PT KAI Imbau Penumpang Cermati Syarat Perjalanan Terbaru

PT KAI Imbau Penumpang Cermati Syarat Perjalanan Terbaru

Whats New
Operator Bandara Optimistis Syarat Perjalanan Udara Terbaru Bisa Naikkan Jumlah Penumpang Pesawat

Operator Bandara Optimistis Syarat Perjalanan Udara Terbaru Bisa Naikkan Jumlah Penumpang Pesawat

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Masih Wajib Gunakan PeduliLindungi?

Prokes Dilonggarkan, Masih Wajib Gunakan PeduliLindungi?

Whats New
Cek Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga Bank Mandiri

Cek Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga Bank Mandiri

Whats New
TURI Akan Tebar Dividen Rp 48 Per Saham

TURI Akan Tebar Dividen Rp 48 Per Saham

Whats New
Erick Thohir Jelaskan Penyebab Menumpuknya Utang BUMN Karya

Erick Thohir Jelaskan Penyebab Menumpuknya Utang BUMN Karya

Whats New
Pendaftar Sekolah Kedinasan Lanjut Tahap SKD, Kementerian PAN-RB: Tidak Ada Ruang Kecurangan

Pendaftar Sekolah Kedinasan Lanjut Tahap SKD, Kementerian PAN-RB: Tidak Ada Ruang Kecurangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.