Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Apa Beda Pencatatan dan Pembukuan dalam Perpajakan Pelaku Usaha dan Pekerja Bebas?

Kompas.com - 19/11/2021, 13:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Syaratnya, wajib pajak orang pribadi pelaku usaha dan pekerja bebas yang tidak memilih menggunakan PPh final, hendak menggunakan NPPN, dan melakukan pencatatan harus membuat pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan sejak dimulainya Tahun Pajak. Bila tidak melakukan pemberitahuan, yang bersangkutan dianggap melakukan pembukuan. 

Adapun wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu tidak wajib melakukan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk penggunaan NPPN dalam perhitungan penghasilan netonya. 

Saat ketentuan PPh di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku mulai Tahun Pajak 2022, wajib pajak yang adalah pelaku usaha dan pekerja bebas dengan omzet per tahunnya maksimal Rp 500 juta tidak dikenai PPh.

Baca juga: Kapan Aturan Baru Pajak UU HPP Berlaku?

Sekilas NPPN

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah pedoman yang dapat digunakan oleh wajib pajak guna untuk penghitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar dalam perhitungan PPh Terutang 25 dan PPh Terutang 29. 

NPPN tidak hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang memilih atau bisa menggunakannya, tetapi juga bisa dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang "bemasalah" dengan pembukuan.

Baca juga: Minat Bisnis Franchise? Cek Peluang Usaha Baru di IFRA 2021

Untuk pelaku usaha dan pekerja bebas—baik orang pribadi maupun badan—yang kedapatan dalam pemeriksaan pajak ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya juga dihitung menggunakan NPPN. 

Payung hukum teknis untuk NPPN hingga tulisan ini tayang adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang NPPN.

Besaran NPPN ditentukan berdasarkan wilayah dan jenis usaha wajib pajak. Beda lokasi, bisa beda besaran. Satu lokasi tetapi jenis usahanya berbeda, bisa beda juga besaran NPPN-nya. Beda lokasi dan beda jenis usaha, jelas bisa berbeda besaran NPPN-nya.

Pengelompokan wilayah untuk persentase NPPN:

  • 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Manado (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Pontianak (Kalimantan Barat).
  • ibu kota provinsi selain 10 ibu kota provinsi di atas
  • daerah lainnya

Daftar persentase NPPN bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis usaha dan pengelompokan wilayah, dapat dilihat di link ini

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sasar UMKM, Konsultan Teknologi Ini Siapkan Strategi Khusus

Sasar UMKM, Konsultan Teknologi Ini Siapkan Strategi Khusus

Whats New
BPK Masih Temukan Masalah di LKPP, Ini Janji Sri Mulyani

BPK Masih Temukan Masalah di LKPP, Ini Janji Sri Mulyani

Whats New
Cek Syarat dan Cara Daftar GrabBike 2022 secara Online

Cek Syarat dan Cara Daftar GrabBike 2022 secara Online

Work Smart
Nasabah AJB Bumiputera: Kami Meminta Belas Kasih dan Perhatian Presiden Joko Widodo...

Nasabah AJB Bumiputera: Kami Meminta Belas Kasih dan Perhatian Presiden Joko Widodo...

Whats New
Hindari Gagal Bayar, BRI Life Pastikan Penjualan Dilakukan dengan Benar

Hindari Gagal Bayar, BRI Life Pastikan Penjualan Dilakukan dengan Benar

Whats New
Sido Muncul Raih Dua Penghargaan Sekaligus pada Ajang K3 Award 2022

Sido Muncul Raih Dua Penghargaan Sekaligus pada Ajang K3 Award 2022

BrandzView
BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah

BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah

Whats New
BPK Temukan Permasalahan Pada BP Tapera, Apa Itu?

BPK Temukan Permasalahan Pada BP Tapera, Apa Itu?

Whats New
Simak Cara dan Syarat Daftar GoCar Online 2022

Simak Cara dan Syarat Daftar GoCar Online 2022

Work Smart
Perlu Tahu, Ini Dia Hak-hak Normatif Pekerja

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-hak Normatif Pekerja

Work Smart
Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Whats New
Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Whats New
BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

Whats New
BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit hingga Buka Rekening via Daring

BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit hingga Buka Rekening via Daring

Rilis
Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi bagi UMKM Versi ICSB Indonesia

Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi bagi UMKM Versi ICSB Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.