Ponsel dan Laptop dari Kantor Dipajaki? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Kompas.com - 19/11/2021, 13:33 WIB
Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/2021) KemenkeuMenkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik kabar bahwa seluruh fasilitas kantor yang didapat karyawan, termasuk laptop dan ponsel, bakal dipajaki.

Hal ini seiring diberlakukannya aturan baru soal penghasilan natura. Nantinya, penghasilan natura tertentu bakal dikenai pajak karena dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, seperti direktur utama (CEO).

"Dapat ponsel dan laptop (dari kantor) dipajaki. Kan, enggak begitu. Jadi ini perlu solisasinya," ucap dalam kick off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Mau Ikut Tax Amnesty Tahun Depan? Sri Mulyani Sarankan Ikut di Awal Waktu

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, penghasilan natura hanya dikenakan untuk barang tertentu dan pihak tertentu. Artinya, tidak semua karyawan yang mendapat fasilitas kantor bakal dikenakan pajak atas natura.

Nantinya, kata dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengatur batasan tertentu terkait objek pajak natura.

"Jadi kita hanya memberikan suatu threshold tertentu. Kalau CEO fringe benefitnya banyak banget yang jumlahnya sangat besar. Tapi kalau pekerja dapat fasilitas laptop, masa iya dipajakin. Enggak begitu," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia menuturkan, ada pula beberapa fasilitas yang dikecualikan dari objek pajak natura.

Beberapa natura yang tidak dianggap sebagai penghasilan, yaitu penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN/APBD, serta natura lain dengan jenis dan batasan tertentu.

"Pekerja dikasih fasilitas kendaraan atau uang makan, ya kan enggak (dipajaki). Bukan itu. Tapi ini adalah fringe benefit yang untuk beberapa segmen profesi tertentu luar biasa besar," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Pakaian Impor Kena Bea Masuk, Importir Protes ke Sri Mulyani

Sebelumnya diberitakan, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal menjelaskan, penghasilan natura akan dianggap penghasilan karena fasilitas tersebut dinikmati oleh orang pribadi.

Kendati demikian, penghasilan natura kena pajak ini tidak dihitung dari harga mobil atau harga rumah yang didapat. Untuk fasilitas rumah misalnya, DJP akan menghitung pajak dari perkiraan biaya sewa rumah.

"Nanti kita hitung aturannya terkait berapa harga sewa seharusnya atau minimalnya atau harga penggantian yang sewajarnya, lah. Nah itulah yang menjadi penghasilan. Atau mobil disusutkan selama 4 tahun, tambah cost selama perawatan selama 1 tahun. Itulah yang dianggap penghasilan," tutur Yon beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
Haus Targetkan Tambah 338 Gerai Sepanjang 2022

Haus Targetkan Tambah 338 Gerai Sepanjang 2022

Whats New
Bos KB Bukopin Buka-bukaan soal 1.400 Karyawannya Mengundurkan Diri

Bos KB Bukopin Buka-bukaan soal 1.400 Karyawannya Mengundurkan Diri

Whats New
Bisnis Makanan hingga Pakaian Punya Prospek Cerah Tahun Ini

Bisnis Makanan hingga Pakaian Punya Prospek Cerah Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.