Jokowi: BUMN Jika Ada Penugasan Jadi Tidak Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, salah satu kelemahan perusahaan pelat merah adalah mengerjakan penugasan dari pemerintah. Ia menilai, ketika BUMN mendapat penugasan maka pengerjaannya menjadi tidak profesional.

"Kelemahan BUMN, kalau sudah ada penugasan menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ, sehingga profesionalismennya menjadi hilang," ungkap Jokowi saat memberi pengarahan pada komisaris dan direksi PLN-Pertamina, Sabtu (20/11/2021).

Ia mengatakan, seringnya perusahaan pelat merah yang mendapat penugasan tidak melakukan penghitungan dengan tepat, bahkan tidak transparan. Sehingga, hasil kalkulasi nilai proyeknya pun menjadi tidak logis.

Baca juga: Erick Thohir Tak Ingin BUMN Tanpa Keahlian Berinvestasi di Startup

Seperti pada Pertamina dan PLN, kata Jokowi, ketika mendapatkan penugasan maka harus memberikan kalkulasi dari proyek tersebut secara transparan. Dengan demikian, konsekuensi yang harus ditanggung perseroan dan pemerintah pun menjadi jelas.

"Bagi PLN itu tarif (listriknya) seperti apa, Pertamina itu terkait Premium dan Elpiji seperti apa. Sampaikan dengan transparan dan terbuka, blak-blakan, dengan angka dan kalkulasi. Tapi yang logis," kata dia.

"Jangan karena penugasan mikirnya 'wah enggak di cek, enggak dikontrol'. Itu kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan juga harganya kemahalan. Karena mentang-mentang ada penugasan, terus numpang," ujar Jokowi.

Persoalan terkait pengerjaan penugasan dari pemerintah itu, imbuh Jokowi, perlu diperbaiki oleh para BUMN. Ia menegaskan, tak akan kompromi dan akan menindak tegas jika ada pihak yang diketahui melakukan kecurangan.

Baca juga: DPR Kritik Sri Mulyani yang Ingin Gunakan Dana Cadangan PEN untuk Suntik BUMN

"Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan akan saya lakukan penindakan. Artinya Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada," tegasnya.

"Jadi sekali lagi, jangan ditumpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien," pungkas Jokowi.