Mengantarkan Akses dan Kesempatan

Oleh: Bernando J. Sujibto*

PANDEMI telah merontokkan semua lini kehidupan sosial kita, khususnya terkait dengan hajat hidup rakyat kecil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan 1 tahun 2021 membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,74 persen jika dibandingkan dengan Triwulan 1 tahun 2020.

Kondisi demikian telah mengakibatkan semakin meningkatnya angka pengangguran; Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif terjadi terhadap pekerja karena banyak perusahaan yang terpaksa tutup akibat terus menerus mengalami kerugian.

Selain itu, sektor riil di lapangan seperti bisnis-bisnis yang menghidupi rakyat secara langsung ikut gulung tikar.

Dalam sebuah kesempatan, dalam perjalanan pulang dari pekerjaan, di tengah rintik hujan November, saya menyimak dengan seksama cerita seorang driver taksi online tentang nasib rekan-rekannya yang kolaps.

Baca juga: Kena PHK karena Pandemi, Siska Sukses Jadi Pengusaha Steak 

Mereka yang Kehilangan Pekerjaan

Sebagai sebuah sampel, dia menceritakan nasib satu grup para driver taksi online yang tergabung dalam satu komunitas. Anggotanya berjumlah 170 orang dan karena pandemi menghantam, yang tersisa hanya 40 orang.

Sebanyak 130 orang dipaksa kehilangan pekerajaan mereka karena mobil mereka diambil oleh pihak sewa guna usaha (leasing).

”Kita dihantam gelombang yang sama, tetapi berbeda perahu,” pungkasnya untuk menegaskan bahwa pandemi memang tidak mengenal sektor dan kelas sosial.

Kita sama-sama berada dalam perahu masing-masing yang oleng. Tetapi, tentu saja, kita tetap harus bangkit bersama, merajut kembali potensi ekonomi dan sosial kebudayaan yang telah menjadi pondasi bagi kehidupan kita bersama.

Di titik ini, sebagai penentu arah dan kebijakan bagi rakyat, negara harus benar-benar hadir menjalankan fungsinya dan mempertegas keberpihakannya kepada rakyat yang selalu bersetia menyokong eksistensi negara kesatuan ini.

Pendekatan pemerintah tentu juga harus berubah dan berenovasi agar kebijakan-kebijakan terkait rakyat kecil bisa terealisasi dengan baik demi masa depan bangsa dan negara.

Karena kemiskinan bukan problem utama yang bisa memperlemah sistem sosial yang lain, seperti akses kepada dunia pendidikan dan akhirnya bermuara kepada kesempatan bekerja.

Kita semua sadar bahwa pendidikan dan kemiskinan adalah penyakit laten dan paling merusak bagi sebuah bangsa. Mereka selalu saling berkelit-kelindan: yang miskin susah untuk mendapatkan pendidikan, misalnya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Dan sebaliknya, yang tidak mendapatkan pendidikan cenderung akan tertinggal dari banyak aspek seperti dunia pekerjaan.

Baca juga: Kisah Arih Lystia, Penyandang Disabilitas yang Sukses sebagai Content Creator Makeup

Mengantarkan Akses

Untuk itu, akses dan kesempatan harus diantarkan melalui beragam bentuk pendekatan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal masyarakat masing-masing.

Bagi masyarakat petani, akses dan kesempatan di dunia pertanian harus dicanangkan dengan baik, fasilitas dan pelatihan tekait hal itu harus diantarkan kepada mereka dengan perangkat pekerja yang harus dilengkapi.

Bagi masyarakat urban, fasilitas yang relatif sudah tersedia harus ditingkatkan untuk mengantarkan akses dan kesempatan melatih skill dan kemampuan remaja-remaja lulusan SMA dan tidak mempunyai kesempatan berkuliah.

Saya mempertegas dengan lema “mengantarkan”—bukan lagi hanya membuka, menginformasikan dan menyediakan program yang biasa dicanangkan oleh Balai Latihan Kerja di semua daerah di Indonesia—karena situasi pandemi telah memaksa pendekatan kita harus berbeda, lebih radikal dari cara-cara sebelumnya yang relatif santai dan cenderung hanya menunaikan program kerja.

Perangkat-perangkat tambahan seperti tim penyuluh, mobil keliling dan fasilitas lain harus dipersiapkan. Atau bahkan, kursus dan pelatihan kerja demikian diadakan di dukuh masing-masing, setelah memetakan minat, potensi dan skill peserta.

Beragam kursus dan pelatihan keterampilan yang sebenarnya sudah biasa diprogramkan dan dilakukan secara resmi di bawah negara, seperti melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun yang menginduk ke Kemdikbud (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan dinas-dinas lain di pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK) yang harus diintegrasikan secara maskimal dengan dinas-dinas lain yang mempunyai visi-misi dan program yang sejalan.

Tema-tema pelatihan dan kursus seperti bahasa, dunia digital, musik, film, perhotelan dan sebagainya harus terus diperbarui agar terus sesuai dengan kebutuhan zaman.

Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan tim tambahan untuk “menjemput bola”, yaitu mereka yang disasar dalam setiap programnya. Cara-cara radikal seperti ini harus dilakukan karena tidak semua pemuda mempunyai akses yang sama: mendapatkan informasi, jaringan dan mendaftarkan diri untuk memanfaatkan fasilitas seperti pelatihan kerja.

Bisa saja karena mereka tidak mempunyai fasilitas untuk mengakses informasi, seperti yang tidak gawai yang layak, atau yang paling parah mereka memang berada dalam kubangan kemiskinan—untuk makan saja masih pontang panting dan sering diserang kelaparan.

Program “Ayo Kursus”

Satu di antara terobosan menarik adalah program “Ayo Kursus” yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Kursus diintegrasikan dengan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang tengah berjalan tahun 2021.

Program ini menyasar lulusan sekolah setingkat SMA/SMK yang kesulitan melanjutkan kuliah dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Keterampilan yang dipersiapkan untuk para peserta akan membuka jalan bagi para remaja untuk mengasah dan dan memperdalam skill, mulai dari hal-hal terkait dengan dunia digital hingga kerampilan teknis perangkat kasar lainnya.

Dalam laporannya, Direktur Kursus dan Pelatihan, Wartanto menjelaskan bahwa program Ayo Kursus menarget sebanyak-banyaknya peserta didik sesuai kuota yang masih disediakan oleh program PKK/PKW, yaitu lebih dari 24.500 peserta di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk LKP di seluruh Indonesia.

“Baik program PKK maupun PKW merupakan program bantuan pemerintah untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan keahlian dengan bantuan pemerintah dengan sertifikasi dan standar berbasis industri,” jelasnya.

Akhirnya, dengan cara mengantarkan akses dan kesempatan itu kepada mereka yang menjadi sasaran program, proses keberhasilan sebuah kursus dan pelatihan dan program sudah pasti lebih maksimal dan menyasar langsung kepada yang membutuhkan. (* Bernando J. Sujibto, pengajar Prodi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Baca juga: 9 Tips Sukses Cara Jualan Online Laris Manis untuk Pemula