Soal Transisi Energi, Jokowi: Tarif Listrik Naik? Mau Mereka Nombokin Ini?

Kompas.com - 22/11/2021, 20:54 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) yang akan berdampak pada kenaikan tarif listrik di Indonesia.

Jokowi menyebut, harga listrik ramah lingkungan jauh lebih mahal dibandingkan listrik dari fosil batu bara. Hal ini disampaikan di sela membuka acara the 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11/2021).

“Pada saat kita di G20 maupun di COP26 Glasgow, kita hanya berkutat berbicara mengenai bagaimana skenario global untuk masuk ke transisi energi,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi ke PM Inggris soal EBT: Kalau Hanya Ngomong Saja, Saya Juga Bisa

“Tahun lalu sebetulnya sudah masuk ke tema ini, tetapi juga belum ketemu jurusnya seperti apa, scheme-nya seperti apa. Tahun ini lagi, dibicarakan lagi dan scheme-nya juga belum ketemu,” sambungnya.

Jokowi mengungkapkan, sebenarnya potensi EBT di Indonesia sangat besar. Kendati demikian, Jokowi tak ingin menutup mata bahwa bisnis listrik dari fosil batu bara di Indonesia sudah lama berjalan.

“Kita harus ingat dan para pemimpin dunia juga saya sampaikan. Tapi kita ini sudah lama dan sudah tanda tangan kontrak, PLTU-nya sudah berjalan, memakai yang namanya batu bara,” tandasnya.

Karena itu, Jokowi melontarkan sederet pertanyaan mengenai dampak transisi energi terhadap harga listrik yang bakal di jual ke konsumen Indonesia nantinya.

“Pertanyaannya, skenarionya seperti apa? Misalnya, ini misalnya, pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gapnya ini? Siapa? Ini yang belum ketemu. Negara? Kita? Enggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliun? Enggak mungkin,” bebernya.

Baca juga: Jokowi Masih Cari Skema Transisi Energi agar Tarif Listrik Tidak Naik

“Atau dibebankan masyarakat? Tarif listrik naik? Juga tidak mungkin. Ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu, kan kenaikannya sangat tinggi sekali. Wong naik hanya 10 persen-15 persen saja demonya tiga bulan. Ini naik dua kali. Enggak mungkin. Pertanyaannya, skenarionya seperti apa sekarang kita?” lanjutnya.

Terkait hal ini, Jokowi memberi tugas kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk melakukan perhitungan.

“Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil. Ada hitung-hitungan angkanya yang riil. Kalau ini bisa kita mentransisikan, pasti ada harga yang naik. Lah pas naik ini, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah? Masyarakat? Atau masyarakat global? Mau mereka nombokin ini?” seru Jokowi.

Baca juga: Bos PLN Klaim Tarif Listrik RI Termurah se-ASEAN, Bagaimana Faktanya?

Lebih lanjut, Jokowi juga memerintahkan kepada Luhut untuk mencoba mencari investasi EBT di dua titik, yakni di Sungai Kayan dan Sungai Mamberamo.

“Sungai Kayan sudah dihitung kira-kira bisa 13.000 megawatt, Mamberamo bisa kira-kira 24.000 megawatt. Oke, carikan investor yang bisa masuk ke sana. Kalau sudah masuk, jangan masuk lagi ke grid-nya PLN. Buat grid sendiri, masuk ke industri, industrinya siapkan, ada enggak yang mau masuk ke industri ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada bulan depan pihaknya akan melakukan groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang energinya dari hydropower Sungai Kayan.

“Industri yang akan masuk mengantre ternyata, yang ini saya kaget, ini mengantre. Kita coba dulu, mengantre. Yang mereka ingin semuanya, produknya itu dicap sebagai green product dengan nilai, dengan harga yang jauh lebih tinggi dari produk-produk yang dari energi fosil,” bebernya.

Baca juga: Garap Ekosistem Kendaraan Listrik Bareng Gojek, Harga Saham Perusahaan Luhut Melonjak

Jika proyek ini mampu berjalan, menurut Jokowi langkah menuju transisi energi akan lebih mudah. Bagaimana jika tidak berjalan lancar?

“Wah, ini kalau kita mengharapkan global mau gratisan juga enggak mungkin mereka memberikannya nombokin yang gap ini, gratisan enggak mungkin, percaya. Kita sudah berbicara dengan World Bank, dengan investor dari Inggris juga waktu kita di Glasgow. Pertanyaannya pasti ke sana, siapa yang menanggung itu?” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.