Dapat Tanah Eks BLBI Senilai Rp 345,7 Miliar, Pemkot Bogor Bakal Bikin Ibu Kota Baru

Kompas.com - 25/11/2021, 12:24 WIB
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seremoni penyerahan aset eks-BLBI kepada Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seremoni penyerahan aset eks-BLBI kepada Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bogor baru saja mendapat aset tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Satgas BLBI melalui penandatanganan serah terima aset.

Tanah yang dihibahkan kepada Pemkot Bogor ini seluas 10,3 hektare dengan nilai Rp 345,7 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemkot Bogor berencana membuat ibu kota baru setelah mendapat aset tanah tersebut.

Baca juga: Hindari Mafia Tanah, Aset Eks BLBI Senilai Rp 492 Triliun Dihibahkan ke 8 Instansi

"Pak Walikota, Pak Bima, akan membuat ibu kota baru di lokasi sehingga akan membuat keseluruhan kota bogor menjadi jauh lebih baik, sebagai langsung merupakan tetangga dari ibu kota," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penyerahan aset eks-BLBI, Kamis (25/11/2021)

Bendahara negara ini mengatakan, penyerahan aset memang harus segera dilakukan setelah menyita aset obligor/debitor penerima dana BLBI.

Hal ini disebabkan bila tanah tersebut menjadi tanah liar dan tidak terurus, aset bisa berpindah tangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penyerahan aset dilakukan agar aset eks-BLBI mendapat kepastian hukum atas kepemilikan dan pengunaan aset-aset properti, selain menurunkan cost saving pemerintah.

Khusus untuk pembangunan ibu kota baru, Pemkot Bogor harus menyediakan sejumlah dana agar proyek berjalan lancar.

Baca juga: Usai Tommy Soeharto, Satgas BLBI Bakal Sita Aset Mbak Tutut?

"Tentu Pak Walikota harus menyediakan anggarannya untuk membangun ibu kota tersebut, dan dalam APBD saya harap ini menciptakan kegiatan ekonomi, kegiatan untuk pemulihan, akibat Covid," beber Sri Mulyani.

Selain menyerahkan aset ke Pemkot Bogor, Sri Mulyani juga memberikan aset kepada 7 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan luasan 32,3 Ha dan total nilai Rp 146,5 miliar.

Aset diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepolisan Negara RI, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lokasi aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Kota Bandung, Kota Batam, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Lhokseumawe, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Jakarta.

Baca juga: PUPN Urus Rp 76,89 Triliun Piutang Negara, Rp 30 Triliun dari Kasus BLBI

"Berbagai aset yang sudah diambil alih saya minta kepada DJKN langsung memikirkan asetnya mau dimanfaatkan untuk apa, karena penting menimbulkan kegiatan bermanfaat. Akan lebih bagus dan akan menciptakan juga dampak terhadap masyarakat ekonomi dan juga kesempatan kerja," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Work Smart
Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Rilis
 ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

Whats New
Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Whats New
Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Rilis
Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Whats New
Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Rilis
Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Spend Smart
Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Rilis
Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Rilis
Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Whats New
Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Whats New
Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Rilis
Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Whats New
Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.