Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Apakah Bisnis Outing dan Camping Kena Pajak?

Kompas.com - 26/11/2021, 10:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dear, Tanya-tanya Pajak...

Saya dan bersama sejumlah kawan belum lama ini memulai bisnis jasa wisata petualangan di alam bebas (outing). Kami juga dipercaya mengelola area di pegunungan Jawa Barat, yang rencananya akan kami jadikan tempat wisata camping keluarga.

Selama ini, kami tidak memikirkan soal pajak apa pun karena merasa aktivitas kami sebatas hobi. Apabila bisnis ini ingin kami seriusi, sebenarnya aspek pajak seperti apa, baik di pusat maupun daerah, yang menyangkut jasa outing dan camping ini?

Terima kasih

~Ligar P, Bandung~

Jawaban:

Salaam, Bapak Ligar. 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya, Iffa Nurlatifah dari MUC Consulting yang akan menjawab pertanyaan Anda. 

Menarik sekali bisnis yang Bapak dan rekan-rekan lakukan. Saya berasumsi Anda dan rekan-rekan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila belum maka wajib bagi Anda dan rekan-rekan mengajukan permohonan pembuatan NPWP ke kantor pajak. 

Bisnis outing dan camping masuk kategori jasa wisata dan penginapan. Ada beberapa aspek perpajakan yang melekat terkait sektor usaha ini, terutama bagi  pelaku bisnis yang berbadan hukum atau perusahaan. Wewenang pemungutannya berada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Buka Usaha Kos 7 Kamar, Bebas Pajak?

Aspek perpajakan di tingkat pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan (PPh) badan dan PPh Pasal 21. Adapun pajak yang menjadi domain pemerintah daerah antara lain pajak hotel serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Dalam hal Anda dan rekan membentuk suatu entitas bisnis maka atas penghasilan yang diterima merupakan objek terutang PPh badan, yang tarifnya saat ini sebesar 22 persen. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.