UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat: Reaksi Buruh, Pemerintah hingga Pengusaha

Kompas.com - 26/11/2021, 13:04 WIB
Aksi demo buruh depan kantor Gubernur Jateng, Kamis (25/11/2021) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAAksi demo buruh depan kantor Gubernur Jateng, Kamis (25/11/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Hakim MK memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah atau para pembentuk UU Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan undang-undang.

"Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen," kata Hakim MK, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Menko Airlangga: Aturan Pelaksana Tetap Berlaku

Selain itu, MK juga memutuskan untuk menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan peraturan pemerintah (PP) baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja selama proses perbaikan.

"MK juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku unutk menjadi pedoman didalam pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law yang mempunyai sifat kekhususan," ucap Hakim.

Agenda pembacaan keputusan Omnibus Law Kamis kemarin, memang dibarengi aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh. Dengan target aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Balai Kota DKI. Para buruh pun merayakan keputusan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari keputusan Mahkamah Konstitusi Kamis kemarin, sejumlah pihak mulai dari perwakilan kaum buruh, pemerintah, hingga pengusaha turut meresponsnya.

Harapan buruh

Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Salahudin mengatakan, dengan keputusan MK tersebut, maka regulasi turunan UU Cipta Kerja seperti PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bisa saja dibatalkan. Menurut dia, sudah semestinya regulasi pengupahan tersebut tidak diterapkan.

"Maka bisa saja pengadilan memerintahkan supaya PP ini terkait pengupahan terbaru tidak dilaksanakan. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Wong sudah Mahkamah Konstitusi bilang ditangguhkan kenapa masih dilaksanakan terus. Berarti ada pembangkangan. Kedudukan MK itu kan setara dengan undang-undang," ucap dia saat konferensi pers virtual.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.