Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerja sama di bidang kelautan antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan semakin terjalin erat.

Terbaru, pemerintah kedua negara memperluas kerja sama bilateral dalam memperkuat aksi iklim dan memulainya tahun depan.

Ini merupakan pertemuan kedua sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea ke Indonesia pada 13 Oktober lalu.

Baca juga: Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Terdapat empat poin area kerja sama yang dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea Moon Seong Hyeok, secara daring, Jumat (26/11/2021).

Poin pertama adalah karbon biru. Ekosistem karbon biru memiliki peran penting untuk penyerapan karbon. Indonesia memiliki mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari ekosistem karbon biru,

"Saya setuju bahwa kita perlu melakukan pemetaan dan pemantauan ekosistem Blue Carbon dengan menggunakan teknologi remote sensing yang dikombinasikan dengan drone dan survei secara langsung. Saya pikir metodologi untuk pengukuran, pelaporan dan verifikasi sangat penting untuk dikembangkan dari mangrove dan padang lamun, dan saya ingin ini memulai penelitian ini dimulai di tahun 2022 mendatang," ujar Luhut dikutip dari siaran persnya, Sabtu (27/11/2021).

Menteri Moon menyampaikan tim pakar Republik Korea akan berkunjung ke Indonesia pada pertengahan Desember tahun ini untuk melakukan survei dan pengambilan data.

Baca juga: Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Pertemuan lanjutan diusulkan pada awal tahun 2022 untuk membicarakan progres perkembangan rencana kerja sama ini.

Luhut juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Korea untuk bekerja sama dalam pembangunan persemaian mangrove. Hal ini akan sangat mendukung program rehabilitasi mangrove.

Indonesia mengajukan alternatif tiga lokasi untuk pilot project, yaitu di Brebes, Cilacap dan Belitung.

Komitmen ini akan diperkuat melalui penandatanganan letter of intent (LoI) dalam rangkaian kegiatan G20 tahun depan.

Selain itu, poin lain yang juga dibahas adalah tentang masalah sampah laut, terutama sampah plastik.

Baca juga: Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Dengan komitmen pengurangan sampah laut, dukungan dari Pemerintah Korea menurutnya sangat penting untuk membantu Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di sektor hulu melalui peningkatan pemanfaatan bahan plastik ramah lingkungan dan inovasi menuju ekonomi sirkular.

Di sisi hilir, lanjut Luhut, juga dapat bekerja sama dalam mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah di kota-kota pesisir dengan menekankan pada penerapan teknologi mutakhir seperti RDF, serta sampah plastik teknologi daur ulang.

Tindakan kolaboratif lain yang juga penting untuk dilakukan bersama adalah menangani kebocoran sampah di sungai dan perairan laut, termasuk pemantauan mikroplastik di laut.

"Saya berharap kegiatan proyek ini juga bisa dimulai awal tahun depan," kata Luhut.

Area kerja sama ketiga adalah untuk meningkatkan sektor budidaya rumput laut dan ikan napoleon.

Baca juga: Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Indonesia dan Korea merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia. Jumlah produksi kedua negara tersebut menyumbang 30 persen dari total produksi dunia.

Oleh karena itu, eks Menko Polhukam ini percaya bahwa industri ini akan memainkan peran penting sebagai salah satu sektor yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Selain poin-poin di atas, Luhut juga mengingatkan perlu adanya capacity building untuk para akademisi dan masyarakat pesisir yang terdampak langsung, sebab kedua kelompok tersebut merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek ini.