Ini Langkah Strategis Pemerintah Untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Paslanya, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri.

Sementara bila berkolaborasi dengan dunia internasional, target tersebut ditingkatkan menjadi 41 persen.

Untuk itu, pemerintah telah merencananakan dan mengimplementasikan beberapa langkah strategis pada beberapa sektor kritikal perubahan iklim, yaitu sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU), energi, pertanian, pengolahan limbah, serta Industrial Process And Product Uses (IPPU).

Saat ini, upaya terbesar yang dilakukan oleh pemerintah berada di sektor kehutanan dan guna lahan atau dikenal dengan Forestry and Other Land Uses dan sektor energi.

Baca juga: Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

“Kedua sektor tersebut merupakan kontributor emisi GRK terbesar di Indonesia saat ini, dengan sektor FOLU yang menghasilkan sekitar 60 persen, dan sektor energi menghasilkan 36 persen,” ujar Airlangga seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (28/11/2021).

Pada sektor FOLU, Indonesia telah berhasil mengendalikan kebakaran lahan dan hutan yang turun hingga 82 persen di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target seluas 600 ribu hektare sampai di 2024, yang merupakan terluas di dunia.

Saat ini, Indonesia berambisi menjadikan sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor tersebut.

Pada sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan biofuel, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang direncanakan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, pengembangan ekosistem mobil listrik, serta pengembangan industri berbasis clean energy.

Target terdekat yang saat ini menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan bauran energi EBT dari yang saat ini sekitar 11 persen menjadi 23 persen di tahun 2025.

Upaya transisi ke energi bersih ini diharapkan dapat menjadi sinyal bagi seluruh pihak untuk mulai berinovasi dan beradaptasi ke metode maupun teknologi ramah lingkungan. Hal yang lebih penting lagi adalah untuk memperkuat ketahanan energi (energy security) di Indonesia.

Baca juga: Airlangga Pastikan Pemerintah Perbaiki UU Cipta Kerja yang Dinyatakan MK Inkonstitusional Bersyarat

Sektor keuangan juga berperan penting dalam memobilisasi pembiayaan transisi ekonomi hijau, contohnya melalui pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau.

Disamping itu, penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara-negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

“Komitmen pendanaan dari negara-negara maju sebesar USD100 milyar per tahun yang seharusnya sudah dimulai sejak 2020, pada kesempatan di COP-26 di Glasgow kembali dipertegas dan tentu kita berharap kali ini akan terealisasi dalam bentuk aksi, tidak hanya narasi. Dengan begitu, Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi pengurangan emisi dunia, yaitu dengan mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” jelas Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga: Kuartal IV, Ekonomi RI Harus Tumbuh 5,5-6 Persen