Untuk itu pemerintah perlu bersikap arif dan adil dalam melihat persoalan ikan nila dan KJA ini.
Pemerintah tidak bisa menggunakan kacamata hitam putih dengan melarang usaha yang telah terbukti mampu memberi manfaat kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengalihkannya kepada sektor baru yang belum terbukti kebermanfaatannya bukanlah sebuah sikap yang manusiawi dan adil.
Jangan sampai kebijakan pemerintah seolah pro-rakyat namun justru membunuh rakyat.
Pemerintah semestinya mencarikan solusi yang tepat agar sektor pemeliharaan dan pengolahan ikan nila di Danau Toba bisa bertahan dan terus berproduksi untuk menghasilkan produk-produk olahan ikan nila yang akan menjadi komoditas andalan ekspor nasional.
Selain itu, juga perlu berupaya melindungi pelaku usahanya dan berupaya agar sektor ini semakin diterima oleh semua pihak.
Pemerintah bersama dengan divisi riset di kampus-kampus, lembaga riset swasta terkait, dan semua pelaku usaha di sektor ini harus terus mengupayakan inovasi teknologi yang akan mengurangi dampak lingkungan dari KJA.
Tapi di sisi lain pemerintah juga harus terus mengusahakan agar KJA dan industri pengolahan ikan nila semakin produktif dan kreatif dalam berproduksi.
Ini tentu akan berimbas pada peningkatan eksposur ekspor nasional, pun berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang menjalankannya.
Belum ada alasan yang benar-benar masuk akal yang bisa menafikan peran besar sektor perikanan tilapia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terkait, termasuk manfaat bisnis yang dirasakan oleh para pelaku usaha di hilirnya.
Baca juga: Desa Wisata Tipang yang Indah di Tepi Danau Toba
Di tengah sulitnya menemukan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional, alangkah sangat tidak etis dan tidak elok bagi pemerintah untuk meminggirkan atau mengabaikan begitu saja sektor perikanan di Danau Toba yang telah terbukti benar-benar mampu memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat banyak.
Artinya, sembari terus mencari terobosan baru pencegahan lebih lanjut dampak lingkungan dari KJA yang bisa diterima semua pihak, pemerintah sangat perlu menunjukkan kepastian proteksi kepada semua pelaku usaha di sektor perikanan di Danau Toba karena secara ekonomi perannya kian hari kian dirasakan oleh masyarakat yang menggelutinya.
Bahkan bagi masyarakat setempat, usaha perikanan tilapia sudah dianggap sektor strategis yang menentukan keberlangsungan hidup mereka di waktu-waktu mendatang.
Karena itu, kepastian proteksi dari pemerintah untuk semua pelaku usaha perikanan tilapia akan menjadi obat mujarab bagi kelangsungan pendapatan masyarakat terkait di satu sisi dan kelangsungan konstribusi ekonomi sektor perikanan Danau Toba kepada PDRB dan perekonomian nasional di sisi lain.
Karena belakangan suara-suara yang mempersoalkan keberadaan KJA dan berbagai lini usaha ikan tilapia (perdagangan dan pengolahan) tidak saja mulai bermunculan, tapi juga hadir dalam penampakan yang keras dan frontal terhadap keberlangsungan usaha perikanan di Danau Toba.