Kala Stafsus Menteri BUMN Sebut Ahok Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur

Kompas.com - 29/11/2021, 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang banyaknya kontrak yang dimiliki BUMN, tapi justru menguntungkan pihak lain, termasuk Pertamina, mendapat respons dari Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Menurutnya, kritik Ahok terhadap BUMN pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Artinya, hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick.

"Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick, mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancakan korupsi, dan juga kalau ada kerja sama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari," ujar Arya kepada wartawan, dikutip pada Senin (29/11/2021).

Baca juga: Hadapi Varian Omicron, Sri Mulyani: RI Punya Bekal Kuat

Ia mengatakan, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, saat ini Kementerian BUMN memiliki lima transformasi yang sudah seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja di perusahaan pelat merah, tak terkecuali Ahok.

Arya menilai prinsip-prinsip tranformasi itu harus diterapkan Ahok di Pertamina, sehingga terjadi perbaikan di perusahaan energi milik negara tersebut.

"Sebagai Komut (Komisaris Utama Pertamina), beliau seharusnya membicarakan itu juga ke sesama dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, Komut rasa Dirut (direktur utama), itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya," kata dia.

Menurut Arya, Kementerian BUMN saat ini telah melakukan sejumlah langkah dalam mendorong penegakan hukum kepada pejabat-pejabat yang bermasalah di perusahaan-perusahaan milik negara. Salah satunya ada direksi dari PT Asabri (Persero).

Baca juga: Jejak Kemesraan Erick Thohir dengan Banser

Arya berharap, Ahok bisa semakin banyak belajar dengan hal-hal yang sedang dilakukan Kementerian BUMN dan melihat pekembangannya. Menurutnya, ia tak ingin Ahok sebagai salah satu komisaris utama di perusahaan pelat merah "ketinggalan kereta".

"Berharap ke depan Pak Ahok semakin banyak belajar dari apa yang sedang dilakukan BUMN. Jangan sampai Pak Ahok 'ketinggalan kereta', masak Pak Ahok sebagai Komut ketinggalan kereta," kata Arya.

Sebelumnya, melalui video di channel YouTube Panggil Saya BTP yang diunggah pada 19 November 2021, Ahok mengatakan, banyak kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah, termasuk Pertamina. Kontrak-kontrak itu bahkan malah jadi penguntungkan pihak lain.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.