Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Tahun Depan, APBN Masih Defisit Rp 868 Triliun

Kompas.com - 29/11/2021, 17:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, APBN tahun 2022 masih mengalami defisit sebesar Rp 868 triliun.

Defisit ini dipicu oleh penerimaan negara yang lebih kecil dibanding belanja negara.

Tercatat, penerimaan negara tahun 2022 dipatok sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 335 triliun, dan hibah Rp 0,6 triliun.

Baca juga: Defisit APBN Rp 548,9 Triliun, Sri Mulyani: Jauh Lebih Baik dari Tahun Lalu

Sementara belanja negara tahun depan dipatok tembus Rp 1.714,2 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 769,6 triliun.

"Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2022, Senin (29/11/2021).

Namun, target penerimaan tahun depan belum menghitung dampak dari pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disebut akan meningkatkan basis penerimaan pajak.

Lewat UU tersebut, pemerintah berencana memperluas basis pajak, memberi insentif fiskal secara terukur dan selektif, memperbaiki sistem logistik nasional, dan mengoptimalkan pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) saat harga komoditas melambung.

"Implementasi dari UU HPP diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN Turun Jadi 4,7 Persen pada Tahun Depan

Implementasi UU HPP juga membuat Sri Mulyani yakin penerimaan perpajakan tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, baik dari pajak dan kepabeanan.

Penerimaan perpajakan tahun 2022 dipatok sebesar Rp 1.510 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.265 triliun dan kepabeanan Rp 245 triliun.

Ia berharap, rasio penerimaan pajak meningkat hingga mencapai 10,14 persen dari GDP pada tahun 2025.

"Target penerimaan pajak dan kepabeanan kemungkinan bisa dilewati di atas target, (tapi) dengan demikian kita tidak merasa terlena, namun kita tetap akan akselerasi reform pajak karena tugas kita untuk menyehatkan ekonomi, masyarakat, dan APBN," kata wanita yang akrab disapa Ani ini.

Begitu juga dengan penerimaan negara dari sisi PNBP. Sri Mulyani yakin target PNBP tercapai lantaran target lebih kecil dibanding realisasi tahun ini.

Baca juga: Naik Lagi, Defisit APBN Tembus Rp 452 Triliun hingga September 2021

Realisasi PNBP tahun 2021 didukung oleh lonjakan harga komoditas.

"Namun ini tidak berarti kemudian kita tidak waspada karena harga komoditas tidak bisa berjalan secara jangka panjang dan sering terjadi volatilitas," tutur dia.

Di sisi lain, sasaran pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak berubah dengan yang tertera dalam APBN 2022.

Pertumbuhan ekonomi ditarget mencapai 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.350 per dollar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,8 persen, harga minyak 63 dollar AS, lifting minyak 703.000 barel/hari, dan lifting gas sebesar 1,36 juta barel/hari.

Kemudian, tingkat pengangguran tahun depan dipatok menurun pada rentang 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan antara 8,5-9 persen, gini rasio menurun di level 0,376-0,378, indeks pembangunan manusia meningkat 73,41-73,46, NTP 103-105, dan NTN 104-106.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com