Kemenhub dan Badan Usaha Teken Pakta Integritas Penerapan Inaportnet

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet.

Pakta Integritas ini diikuti oleh sejumlah Pelabuhan dalam hal ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) terkait, pada Senin (29/11/2021).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan acara penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen bersama dalam penerapan Inaportnet.

Baca juga: Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

“Dengan dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet, hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen semua jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan dalam mewujudkan penerapan Inaportnet,” kata Arif, Senin (29/11/2021).

Arif berpesan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet nanti, aspek yang pertama harus dijunjung tinggi adalah komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

“Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, harus diingat bahwa sistem ini menjadi rujukan utama untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan,” ujarnya.

Tujuan dan manfaat dari implementasi Inaportnet adalah transparansi dalam pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan serta sebagai sarana pegendalian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di pelabuhan. Inaportnet diharapkan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan digitalisasi pelabuhan.

“Oleh karena itu, seluruh proses permohonan pelayanan kapal dan barang harus menggunakan Aplikasi ini secara konsisten,” tandasnya.

Baca juga: Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

“Yang harus kita ingat, aplikasi ini berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga serta pelaksanaannya diawasi langsung oleh KPK dan Kemenkomarves untuk itu implementasi wajib dilaksanakan dengan baik dan sesuai,” sambung Arif.

Selanjutnya, aspek kedua yang harus tetap dijaga adalah koordinasi, yaitu bagaimana setiap pihak yang berkepentingan dapat saling bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan implementasi dari Inaportnet yang tentunya melibatkan banyak pihak dan instansi terkait.