Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Widodo Makmur Perkasa (WMPP) perusahaan yang bergerak di sektor consumer goods, telah menetapkan harga penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 160 per lembar saham.

Saat ini WMPP telah memulai masa penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung hingga 2 November 2021 mendatang.

Setelahnya, akan dilanjutkan dengan penjatahan pada 2 Desember 2021, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 3 Desember 2021, dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Desember 2021.

Baca juga: Dituduh Palsukan Dokumen IPO, Ini Penjelasan Widodo Makmur Perkasa

CEO & Founder WMPP Tumiyana mengatakan, langkah IPO ini akan menjadi katalis bagi perusahaan dalam bergerak maju dan merealisasikan rencana pertumbuhan jangka panjang yang telah dirancang.

“Dengan 5 lini bisnis yang saling terintegrasi serta menerapkan model bisnis hijau yang berkelanjutan, akan memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham,” kata Tumiyana melalui siaran pers, Selasa (30/11/2021).

WMPP akan menawarkan 4,41 miliar saham baru, porsi tersebut mewakili 15,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Nilai nominal saham ditetapkan Rp 20 dan harga penawaran senilai Rp 160. Dengan demikian, perseroan akan mengantongi Rp 707,04 miliar dalam aksi IPO ini.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Surya Fajar Sekuritas, dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Baca juga: Bakal IPO, Widodo Makmur Perkasa Fokus Ini

Sementara itu, penjamin emisi efek adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Valbury Sekuritas Indonesia, dan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun rencana penggunaan dana IPO ini, antara lain untuk untuk membiayai pengembangan kerjasama operasi (KSO) export yard, logistik, dan rumah potong hewan di Australia bersama mitra dengan porsi 11,50 persen dari dana IPO.

Sekitar 19 persen akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Sementara 19 persen lagi akan digunakan untuk pemberian modal kepada entitas usaha, dan sisanya sekitar 50,5 persen akan digunakan untuk modal kerja perseroan.