OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam operasional usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, tantangan tersebut berasal baik dari sisi eksternal maupun internal unit usaha.

Dari sisi eksternal, terdapat sejumlah perubahan ekosistem global dan nasional yang ditandai dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap inovasi dan layanan.

“Kemudian perkembangan digital ekonomi, perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan, serta besarnya investasi infrastruktur teknologi informasi,” tutur Heru dalam Launching Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Selain itu, Heru mengatakan bahwa industri BPR dan BPRS juga menghadapi tantangan struktural.

Hal itu ditunjukan oleh industri BPR yang masih didominasi oleh BPR berskala kecil serta penerapan tata kelola yang masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, tantangan struktural juga terlihat dari infrastruktur TI, kuantitas dan kualitas SDM, serta produk serta layanan BPR dan BPRS yang masih bersifat produk sentris.

Lebih lanjut Heru menyebutkan, persaingan di antara lembaga keuangan pada segmen mikro, kecil, dan menengah terbilang cukup ketat.

Pasalnya saat ini terdapat shadow banking, fintech dengan pengaturan yang relatif lebih longgar, serta produk dan layanan digital bank umum yang masuk area bermain BPR dan BPRS layanan yang jauh lebih beragam, serta kredit-kredit program serta skema kredit ultra mikro seperti KUR.

Baca juga: Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

“Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan jangka pendek bagi BPR dan BPRS, terutama terkait kesiapan industri dalam menghadapi dampak pandemi,” kata Heru.

Adapun dari sisi internal, terdapat sejumlah tantangan struktural terkait permasalahan permodalan, tata kelola, infrastruktur, keterbatasan variasi produk dan layanan, serta peran BPR dan BPRS bagi perekonomian wilayah.

Namun di sisi lain, BPR dan BPRS masih memiliki peluang yang besar dalam memberikan kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro.

Lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia terdiri dari UMKM, namun baru sekitar 24 persen diantaranya yang memiliki rekening kredit.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah ke depan untuk memberikan akses  pembiayaan UMKM ke lembaga keuangan formal 30 persen dan 30 juta UMKM go digital tahun 2024," ucap Heru. 

Baca juga: Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru