KKP Diminta Tingkatkan KUR untuk Nelayan Tangkap

Kompas.com - 01/12/2021, 11:01 WIB
Nelayan mendorong perahu setelah melaut di Desa Waepure, Kecamatan Air buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Kamis (28/11/2021). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGNelayan mendorong perahu setelah melaut di Desa Waepure, Kecamatan Air buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Kamis (28/11/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta pemerintah meningkatkan alokasi dan serapan kredit usaha perikanan tangkap skala kecil. Hal ini mengingat jumlah dan komposisi perikanan skala kecil mencapai 99 persen dari total armada tangkap saat ini.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, peningkatan KUR diperlukan lantaran usaha perikanan skala kecil sangat rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan, mutu, harga jual, musim dan perubahan iklim.

Selain rentan, kelompok usaha ini mengalami pertumbuhan yang lambat dibanding sub sektor lainnya seperti budidaya dan pengolahan hasil.

"Pembiayaan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menopang usaha perikanan tangkap skala kecil," kata Moh Abdi Suhufan kepada Kompas.com, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Kartu ATM Magnetik Diblokir BCA, Ini yang Perlu Dilakukan Nasabah

Adapun saat ini, serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada semester pertama tahun 2021 masih sangat kecil. Dari Rp 1,71 triliun KUR perikanan yang tersalurkan, hanya 21,5 persen yang diserap oleh usaha perikanan tangkap.

Hal serupa juga tecermin dari realisasi modal usaha Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Dalam periode 2017-2019 dari Rp 409 miliar kredit yang disalurkan, hanya Rp 144 miliar atau 35 persen yang diserap oleh usaha perikanan tangkap.

Dia menilai, penyaluran KUR dan kredit LPMUKP masih sangat kecil dibanding kebutuhan usaha, dan jumlah calon pemanfaat. Padahal skema KUR dan LPMUKP merupakan harapan pelaku usaha tangkap skala kecil dalam mengakses kredit.

“Pola ini harus berubah jika KKP serius memberikan perhatian dan memajukan usaha perikanan tangkap skala kecil,” kata Abdi.

Baca juga: Pemerintah Kaji Dukungan Fiskal bagi Industri Hulu Migas

Lebih lanjut, penyaluran kredit lebih terhambat karena proses dan mekanisme kredit LPMKUP yang cukup prosedural.

Pelaku usaha perikanan tangkap yang didampingi DFW di Bitung belum berhasil mendapat pinjaman usai 13 bulan mengajukan. Padahal pelaku usaha membutuhkan tambahan modal Rp 500 juta untuk menyelesaikan pembuatan kapal penangkap ikan ukuran 28 GT.

Dia meminta agar manajemen LPMUKP perlu dibenahi agar penyaluran kredit kepada pelaku usaha perikanan dapat dipercepat.

“Untungnya daya tahan pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil sangat tinggi karena dapat bertahan menunggu kredit 13 bulan yang tidak kunjung cair," pungkas Abdi.

Baca juga: Ombudsman Sarankan Kementan Perbaiki Kriteria Petani Penerima Pupuk Subsidi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Spend Smart
Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Whats New
Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Whats New
Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.