MPR Minta Jokowi Copot Sri Mulyani karena Tak Hadiri Rapat, Ini Faktanya

Kompas.com - 01/12/2021, 15:08 WIB
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seremoni penyerahan aset eks-BLBI kepada Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seremoni penyerahan aset eks-BLBI kepada Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

KOMPAS.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini. Ada dua alasan yang membuat pimpinan lembaga tinggi negara itu marah.  

Pertama, pemangkasan anggaran MPR yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Kedua, ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali rapat dengan MPR. Karena kemarahan itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Jokowi memecat Sri Mulyani.

Menurut Fadel, menteri keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

Merespon protes yang disampaikan pimpinan MPR, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan masalah pemotongan anggaran dan ketidakhadiran atasannya itu dalam rapat.

Baca juga: Rincian Gaji DPR Lengkap dengan Segudang Tunjangannya

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, dapat dijelaskan sebagai berikut," kata Yustinus membuka penjelasannya seperti dikutip pada Rabu (1/12/2021).

"Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan," terang Yustinus.

Sementara pada agenda rapat kedua Sri Mulyani dan MPR, sambung dia, atasannya tersebut harus kembali menunda pertemuan karena secara bersamaan ada rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. 

"Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," ujar Yustinus.

Baca juga: Penasaran Berapa Gaji Polisi Berpangkat Jenderal?

Yustinus lalu menjelaskan soal pemotongan anggaran MPR oleh Kementerian Keuangan. Kata dia, penghematan terpaksa dilakukan Sri Mulyani sebagai bendahara negara karena ada pengalihan dana untuk pemulihan dampak Covid-19.

"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali," kata Yustinus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.