Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Negara Jadi Kuat jika Pajaknya Tinggi dan Korupsi Rendah...

Kompas.com - 02/12/2021, 10:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo mengatakan, negara tidak akan menjadi kuat bila pajak terkumpul rendah dan suburnya tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, negara yang kuat adalah negara dengan tindak pidana korupsi rendah. Hal ini kata Suryo, tecermin di beberapa negara maju di dunia.

"Di beberapa negara, negara yang kuat adalah negara yang pajaknya terkumpul tinggi dan tingkat korupsi rendah," kata Suryo dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Kamis (2/12/2021).

Suryo menuturkan, Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah dan menggaungkan budaya anti korupsi. Dia menyadari, budaya anti korupsi harus diciptakan untuk menjadi organisasi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Baca juga: Ini Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya

Apalagi saat ini, direktorat yang dipimpinnya tengah melakukan reformasi usai disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU itu digadang-gadang mampu meningkatkan penerimaan negara karena meningkatnya basis pajak.

Peningkatan penerimaan ini perlu dilengkapi dengan integritas agar hasilnya kembali ke masyarakat untuk pembangunan negeri.

"Ini satu dari keinginan terbesar kami dan kita semua khususnya di DJP yang sedang dalam situasi melakukan perbaikan dan perubahan institusi yang kuat dan kredibel," beber Suryo.

Suryo menjelaskan, budaya anti korupsi perlu dipupuk mengingat dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Suryo menyadari, sisi penerimaan saat pandemi terpukul, namun di sisi lain DJP harus mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif pajak kepada dunia usaha.

Dia pun mengingat pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta DJP mampu mengumpulkan pajak tapi juga harus peka dan sensitif serta harus responsif pada kebutuhan ekonomi. Kendati demikian, tata kelola pajak harus makin baik dan tidak boleh ada korupsi.

"Kami mendudukkan diri dan organisasi dalam satu lintas barisan bahwa kita beroperasi dan bekerja dan tidak boleh ada korupsi. Secara bersama-sama, saling bekerjasama, Insya Allah dapat terealisasi sebaik-baiknya, karena itu adalah basis dasar mendudukkan anti korupsi sebagai budaya organisasi di DJP," tutur Suryo.

Baca juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagaimana Menghitungnya?

Adapun untuk menekan tingkat korupsi di lingkungan Ditjen Pajak, Suryo melakukan perbaikan sistem untuk mengurangi celah terjadinya interaksi antar petugas pajak dengan wajib pajak. Sistem IT ini rencananya juga digunakan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022.

Kemudian, Suryo melalukan penegakan hukum internal dengan tujuan memberitahu dan mengingatkan terkait perbuatan korupsi. Pun membangun zona integritas di seluruh kantor pajak, baik di pusat maupun di daerah.

Suryo menyebut, cara-cara tersebut adalah reformasi susulan sejak reformasi di bidang pajak dilakukan pada tahun 1983.

"Dan 4 tahun terakhir (reformasi) jilid III kita gulirkan, tidak hanya mengubah sistem administrasi termasuk data manajemen, tapi di pilar lain organisasi dan SDM niscaya kita harus lakukan perbaikan," tandas Suryo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com