Dirjen Pajak: Negara Jadi Kuat jika Pajaknya Tinggi dan Korupsi Rendah...

Kompas.com - 02/12/2021, 10:15 WIB
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo saat ditemui awak media di acara Grow with Google, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020). Kompas.com/Wahyunanda Kusuma PDirektur Jenderal Pajak, Suryo Utomo saat ditemui awak media di acara Grow with Google, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo mengatakan, negara tidak akan menjadi kuat bila pajak terkumpul rendah dan suburnya tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, negara yang kuat adalah negara dengan tindak pidana korupsi rendah. Hal ini kata Suryo, tecermin di beberapa negara maju di dunia.

"Di beberapa negara, negara yang kuat adalah negara yang pajaknya terkumpul tinggi dan tingkat korupsi rendah," kata Suryo dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Kamis (2/12/2021).

Suryo menuturkan, Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah dan menggaungkan budaya anti korupsi. Dia menyadari, budaya anti korupsi harus diciptakan untuk menjadi organisasi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Baca juga: Ini Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya

Apalagi saat ini, direktorat yang dipimpinnya tengah melakukan reformasi usai disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU itu digadang-gadang mampu meningkatkan penerimaan negara karena meningkatnya basis pajak.

Peningkatan penerimaan ini perlu dilengkapi dengan integritas agar hasilnya kembali ke masyarakat untuk pembangunan negeri.

"Ini satu dari keinginan terbesar kami dan kita semua khususnya di DJP yang sedang dalam situasi melakukan perbaikan dan perubahan institusi yang kuat dan kredibel," beber Suryo.

Suryo menjelaskan, budaya anti korupsi perlu dipupuk mengingat dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Suryo menyadari, sisi penerimaan saat pandemi terpukul, namun di sisi lain DJP harus mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif pajak kepada dunia usaha.

Dia pun mengingat pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta DJP mampu mengumpulkan pajak tapi juga harus peka dan sensitif serta harus responsif pada kebutuhan ekonomi. Kendati demikian, tata kelola pajak harus makin baik dan tidak boleh ada korupsi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.