Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Ahok, Erick Thohir, dan Arya Sinulingga soal Kontrak yang Bikin Rugi BUMN

Kompas.com - 02/12/2021, 12:38 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, banyaknya kontrak yang dimiliki BUMN, tetapi justru menguntungkan pihak lain.

Hal itu ia ungkapkan dalam video di channel YouTube-nya yakni Panggil Saya BTP yang diunggah pada 19 November 2021 lalu.

"Banyak kontrak-kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain?" ungkapnya seperti dikutip dalam video, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Erick Thohir Tutup 74 Anak-Cucu BUMN, Terbanyak dari Pertamina dan Telkom

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, permasalahan yang terjadi BUMN itu suka terlindungi oleh oknum-oknum yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alhasil, seringkali tidak menjadi temuan yang mengarah pada korupsi.

"Itu mens rea (niat jahat)-nya ada, tapi mungkin anda terlindungi oknum BPK. Jadi tidak ada kerugian, atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar. Kalau saya, pasti Anda saya proses. Saya ini sudah kenyang sama oknum BPK," kata Ahok.

Pada video itu, Ahok menekankan, para pejabat eksekutif di BUMN harus memiliki kemampuan dan keberanian dalam memutuskan sebuah proyek bisnis. Bila tidak mengerti akan proyek tersebut, maka bisa menggunakan jasa konsultan atau investment bank.

Namun, dalam proses menggarap proyek itu, pejabat BUMN harus memilih konsultan yang benar-benar profesional dan memiliki mitigasi yang jelas jika terjadi kerugian atau kegagalan akibat kondisi yang diluar kontrolnya. Ahok bilang, hal itu untuk mengetahui niat dari para pejabat tersebut.

"Kita bisa lihat mens area, kalau dia mau mengatur oknum konsultan, misalnya maunya pakai konsultan ini, hanya maunya konsultan ini, selalu dia. Spesialis BUMN yang mahal-mahal punya. Itu anda harus curiga, harusnya cut, enggak boleh," jelas dia.

Baca juga: Ahok Soroti Kontrak BUMN, Erick Thohir: Tolong Review yang di Pertamina

Tanggapan Kementerian BUMN

Pernyataan Ahok itu pun menuai tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia mengaku mengapresiasi sorotan dan perhatian Ahok terhadap operasional bisnis BUMN.

Menurut Erick, hal itu selaras dengan fokus pembenahan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dia pun meminta Ahok mendalami dan meninjau kontrak yang bersangkutan dengan Pertamina.

“Tolong di-review yang ada di Pertamina, seperti saya juga me-review keseluruhan BUMN,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Mantan Bos Inter Milan itu menegaskan, sejak tahun lalu, Kementerian BUMN fokus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap internal dari setiap perusahaan pelat merah.

“Jadi kalau Pak Ahok, Pak Komut menyatakan itu, saya mengucapkan terima kasih,” ujar dia.

Sebelumnya, pernyataan Ahok juga sempat mendapat respons dari Staf Khusus Menteri BUMN atau Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. Ia mengingatkan Ahok untuk tak jadi 'komisaris rasa direktur'.

Menurut dia, kritik Ahok terhadap BUMN, pada dasarnya sudah lama disampaikan oleh Menteri BUMN. Artinya, hal-hal tersebut sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick.

Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick, mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancakan korupsi, dan juga kalau ada kerja sama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari," ujar Arya kepada wartawan, dikutip pada Senin (29/11/2021).

Ia mengatakan, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, saat ini Kementerian BUMN memiliki lima transformasi, yang sudah seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja di perusahaan pelat merah, tak terkecuali Ahok.

Baca juga: Kala Stafsus Menteri BUMN Sebut Ahok Jangan Jadi Komisaris Rasa Direktur

Maka, Arya menilai, prinsip-prinsip tranformasi itu yang juga harus diterapkan Ahok di Pertamina, sehingga terjadi perbaikan di perusahaan energi milik negara tersebut.

"Sebagai komut (komisaris utama), beliau seharusnya membicarakan itu juga di sesama dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok di Pertamina jadi komisaris rasa direksi, komut rasa dirut, itu jangan. Harus tahu batasan-batasannya," ungkap dia.

Arya berharap, Ahok bisa semakin banyak belajar dengan hal-hal yang sedang dilakukan Kementerian BUMN dan melihat pekembangannya. Menurutnya, ia tak ingin Ahok sebagai salah satu komisaris utama di perusahaan pelat merah 'ketinggalan kereta'.

"Berharap ke depan Pak Ahok semakin banyak belajar dari apa yang sedang dilakukan BUMN. Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta, masak Pak Ahok sebagai komut ketinggalan kereta," kata Arya.

Baca juga: Cara Erick Thohir Mencegah Adanya Raja-raja Kecil di BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com