Jokowi Minta Kapolda yang Tidak Bisa Mengawal Investasi Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Polri untuk mengawal segala hal terkait investasi di Indonesia yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Negara pada acara pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

"Motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp 900 triliun, tahun 2022 targetnya Rp 1.200 triliun. Saya hanya ingin titip jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah kawal dan jaga betul yang namanya investasi," ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Ungkap Jangkar Pemulihan Ekonomi, Jokowi Puji Realisasi Investasi Jabar

Presiden meminta Polri untuk mengawal dan mendampingi apabila ada gangguan yang terjadi dalam proses investasi di setiap wilayah.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar investasi bisa betul-betul direalisasikan," kata dia.

Lebih lanjut Jokowi mengaku telah meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk memperingatkan hingga mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi di Tanah Air.

"Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga, diperingatkan. Kalau memang sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelsaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita ya maaf, saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi enggak bisa dia, ganti," tegas Presiden.

Baca juga: Bahlil: Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Ngeri-ngeri Sedap

Dia pun menegaskan, kunci pertumbuhan ekonomi nasional ada di investasi, bukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Supaya tahu, APBN itu hanya memengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN," ucap Kepala Negara.

Mantan Walikota Solo itu menyampaikan, saat ini investasi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, melainkan juga di luar Pulau Jawa.

Sejak 2021, investasi di Pulau Jawa sebesar 48 persen, sementara di luar Pulau Jawa sebanyak 51,7 persen.

"Artinya pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen di Jawa," kata Jokowi.

Baca juga: Mulai 2022, Proses Perizinan Hulu Migas Dilayani oleh Kementerian Investasi