Siapa yang Akan Menanggung Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Kompas.com - Diperbarui 12/12/2021, 21:39 WIB

KOMPAS.com - Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji yang sudah diikrarkan berulang kali, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Dalam beberapa kesempatan sejak peletak batu pertama proyek, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.

Menggunakan skema business to business, pemerintah berjanji bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. 

Jokowi juga menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Alasan APBN Dipakai untuk Nombok Kereta Cepat

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. 

Selain dari APBN, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagian besar justru berasal dari utang yang diberikan China. Lalu berapa utang yang ditanggung Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung?

Dalam keterangan resmi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. 

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Baca juga: Kereta Cepat Diguyur Duit APBN Rp 3,4 Triliun dan Utang dari China

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.

PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,4 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium.

Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun.

Skema PMN BUMN

Sementara diberitakan sebelumnya, pemerintah mengucurkan uang APBN melalui skema PMN ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB.

Baca juga: Nasib Kereta Cepat: Molor, Biaya Bengkak, Ratusan Ton Besinya Dicuri

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Semula PTPN VIII akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.

Foto udara pembangunan jembatan pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2021).ANTARA via BBC INDONESIA Foto udara pembangunan jembatan pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2021).

“Sehingga PMN Rp 4,3 triliun ini yang diperlukan untuk base equity capital,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo saat dihubungi Kontan.co.id.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, setoran modal awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan disuntik melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Penumpang Menuju Bandung Dioper Pakai KA Diesel

“Anggaran modal awal kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan sisa anggaran tahun ini,” kata Tiko, panggilan akrab Kartika. 

Dana APBN tersebut akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sesuai dengan rencana awalnya yakni menggunakan skema b to b, maka utang akan ditanggung oleh konsorsium yang di dalamya terdapat beberapa perusahaan BUMN yang terlibat yakni PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN. 

Seperti diketahui, keempat BUMN tersebut membentuk usaha patungan yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Perusahaan ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen digenggam konsorsium China.

Perhitungan balik modal versi Faisal Basri

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.

Lanjut dia, asumsi perhitungan itu pun belum memperhitungkan biaya operasional. Sehingga bila ditotal, balik modal proyek yang didanai utang dari China tersebut bisa saja lebih lama lagi.

Baca juga: Kritik Rachmat Gobel soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah. 

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. 

Baca juga: Plus Minus Naik Kereta Cepat Vs KA Argo Parahyangan, Pilih Mana?

Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. 

Dengan kondisi tersebut, Faisal pun melakukan simulasi sederhana terkait kapan proyek ini bisa balik modal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan olehnya, dalam skenario paling buruk, proyek ini baru bisa balik modal pada 139 tahun mendatang.

“Kami ada simulasi sederhana, kalau nilai investasi Rp 114 triliun, dengan kursi yang diisi 50 persen dengan jumlah trip sekitar 30 kali sehari dan harga tiket Rp 250 ribu, maka kereta cepat baru balik modal 139 tahun lagi. Ini aja belum memperhitungkan biaya operasi,” ujar Faisal dikutip dari Kontan.

Desain Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Dok. PT KCIC Desain Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Kemudian, dengan nilai investasi sama, jumlah kursi yang terisi lebih tinggi atau sebesar 60 persen dan jumlah trip lebih banyak yaitu sebanyak 35 trip sehari dan dengan harga tiket Rp 300 ribu, maka proyek ini akan balik modal lebih cepat menjadi 83 tahun. 

Baca juga: Sederet Alasan Jonan Menolak Proyek Kereta Cepat Saat Jadi Menhub

Skema lain, bila kereta cepat diisi oleh penumpang sebanyak 80 persen dari kuota dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp 350 ribu. Pada kondisi ini, lama balik modal sebesar 62 tahun. 

Nah di skenario optimistis, disebutkan bahwa jumlah penumpang penuh atau 100 persen, dengan 39 trip sehari, dan harga tiket dibanderol Rp 400 ribu, maka balik modal hanya 33 tahun lagi. 

Simulasi optimistis lainnya, bila kereta mampu menampung 100 persen penumpang sepanjang tahun dan jumlah rangkaian melayani perjalanan hingga 36 trip dalam sehari dan harga tiket dipatok Rp 300 ribu, maka butuh waktu 45,6 tahun untuk proyek ini balik modal. 

Baca juga: Melihat Lagi Janji Jokowi soal Kereta Cepat 6 Tahun Lalu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transaksi 'Digital Banking' Melesat, Per April Tembus Rp 5.338,4 Triliun

Transaksi "Digital Banking" Melesat, Per April Tembus Rp 5.338,4 Triliun

Whats New
Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Whats New
Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Whats New
Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Spend Smart
ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

Whats New
Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik 'Blast Furnace'

Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik "Blast Furnace"

Whats New
Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Whats New
PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

Whats New
Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Earn Smart
Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Whats New
Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Spend Smart
OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

Whats New
Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.