Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Setujui RUU HKPD Jadi UU

Kompas.com - 07/12/2021, 13:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Adapun RUU tersebut terdiri dari 12 bab dan 193 pasal. Terdapat 8 fraksi yang menerima hasil pembahasan RUU dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II Paripurna DPR, dan 1 fraksi menolak RUU.

“Apakah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ini dapat disetujui menjadi Undang-Undang?," tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta Rapat Paripurna, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Meski Terpukul Pandemi, Industri Franchise Serap 628.000 Tenaga Kerja pada 2020

Pertanyaan Sufmi Dasco pun disetujui oleh sebagian besar peserta. Ada Empat pilar yang diusung dalam RUU, yakni mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan meminimalkan ketimpangan baik vertikal dan horizontal, menciptakan TKDD berorientasi pada kinerja, belanja berkualitas, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menambahkan, 8 fraksi yang menerima, yakni PDIP, Golkar, Gerinda, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP, serta Komite IV DPR RI. Sedangkan fraksi PKS menolak RUU HKPD.

Ia mengungkapkan beberapa alasan fraksi yang menerima dan menolak RUU HKPD tersebut. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk menerima usulan mengenai perluasan ruang bagi hasil penerimaan lainnya, seperti perkebunan sawit.

"Fraksi Golkar mengapresiasi disepakatinya formulasi DAU dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki basis ekonomi sektor pariwisata dan serta sektor pertanian yang mendukung ketahanan pangan," ucap Fathan.

Baca juga: Ini Susunan Direksi dan Komisaris PLN Terbaru

Sementara menurut Fraksi Gerindra, timpangnya keuangan antar daerah yang menjadi fokus pemerintah dapat diatasi UU HKPD dengan membangun desain baru TKDD untuk memaksimalkan fungsi belanja daerah.

"Melalui RUU HKPD, ada pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen, di sisi lain adanya kewajiban daerah untuk meningkatkan kewajiban infrastruktur pelayanan daerah menjadi 40 persen," ucap Fathan.

Sedangkan PKS menolak karena RUU ini dinilai memperkuat arah resentralisasi. Selain itu, hasil bahasan UU HKPD berisiko meningkatkan utang negara dengan dibukanya ruang peningkatan utang daerah.

“Terkait keberpihakan terhadap rakyat kecil dengan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan roda 2 dengan CC kecil (dibawah 155 CC) tidak diakomodasi. Sebagian besar kendaraan CC rendah dimiliki oleh masyarakat bawah," pungkas Fathan.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II Dimulai 1 Januari 2022, Bagaimana Kesiapan Sistem IT-nya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com