Harga Minyak Goreng Melonjak, Komisi VI DPR Desak Pemerintah Intervensi Pasar

Kompas.com - 07/12/2021, 14:40 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung DPP Partai NasdemWakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta pemerintah segara melakukan intervensi pasar untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Sebab harga komoditas tersebut terus meningkat jelang Natal dan tahun baru (Nataru).

Sebelumnya Martin juga telah mengingatkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera melakukan intervensi pasar. Namun sampai saat ini harga minyak goreng justru terus mengalami kenaikan.

“Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Akhir tahun seperti saat ini kebutuhan minyak goreng sudah pasti meningkat. Sementara, kita belum melihat solusi apa yang diberikan Kementerian Perdagangan,” ujar Martin dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Sejarah Angkasa Pura I yang Kini Rugi dan Terlilit Utang Rp 35 Triliun

Ketua DPP Partai Nasdem ini juga menyinggung tentang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang masih berlaku.

Dalam peraturan tersebut HET minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 11.000 per liter atau 0,8 kilogram.

Sedangkan di pasaran saat ini minyak goreng curah Rp 17.800 per kilogram dan minyak goreng bermerek mencapai Rp 19.000 hingga Rp 19.450 per kilogram.

“Pemerintah telah menetapkan HET melalui peraturan menteri, tetapi pada prakteknya ketentuan itu diabaikan dan tidak ada sanksi bahkan bagi pelaku usaha,” ungkapnya

Kemendag sendiri, kata Martin, telah menyatakan secara lisan bahwa HET untuk sementara tidak diberlakukan dan mengimbau agar industri minyak goreng membanjiri pasar dengan harga promosi sebesar Rp 14.000.

“Kalau benar hal ini terjadi maka wibawa pemerintah dirusak oleh pemerintah sendiri dan sebagai fraksi pendukung pemerintah tentu berkeberatan terjadinya hal seperti ini. Paling tidak ada peraturan yang harus ditegakkan dan kalau ada pelanggaran ya jangan dibiarkan,” ungkap Martin.

Baca juga: 7 Provinsi dengan Upah Pekerja Terendah di Indonesia

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut 2 ini menjelaskan kondisi di lapangan yang dinilai sungguh memprihatinkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.