PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Libur Nataru, Anggota Komisi IX DPR: Banyak yang Nolak

Kompas.com - 07/12/2021, 14:48 WIB
Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatalkan PPKM Level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Keputusan tersebut menjadi sorotan dari DPR RI, salah satunya Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.

Ia berpendapat, ada empat alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah mengubah kebijakan tersebut.

Baca juga: Pengusaha Dukung Batalnya Penerapan PPKM Level 3 Periode Nataru, Ini Alasannya

Kendati demikian, perubahan kebijakan ini menurutnya tetap mendapat sorotan dari masyarakat. Sebab, aturan itu belum berjalan tetapi pemerintah telah mengevaluasi dan berubah.

"Pertama, adanya penolakan dari sebagian anggota masyarakat. Penolakan ini banyak disampaikan terutama lewat media sosial. Tidak hanya menolak, masyarakat juga memberikan kritikan dan saran atas kebijakan tersebut," ujar Saleh dalam siaran pers tertulis, Selasa (7/12/2021).

Alasan berikutnya, keterlibatan para ahli epidemiologi serta akademisi yang memberikan saran kepada pemerintah agar tidak menerapkan PPKM Level 3.

"Kedua, ada sebagian ahli dan akademisi yang juga memberikan pandangan yang menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Pemerintah kelihatannya mendengarkan masukan ini. Terbukti, ada argumen yang disampaikan pemerintah yang didasarkan pada pandangan dan masukan para ahli tersebut," sambung Saleh.

Alasan ketiga, pemerintah ingin menjaga agar roda perekonomian di tingkat bawah tetap berjalan dengan baik. Dengan memberikan kelonggaran, masyarakat tetap dapat bekerja seperti biasa.

Baca juga: PPKM Level 3 Serentak Batal, Bagaimana Nasib Ganjil-Genap di Tol 20 Desember-2 Januari?

"Itu artinya, kehidupan perekonomian tetap stabil dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini mungkin dinilai penting karena saat ini usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai menggeliat," ujar dia.

Terakhir alasan pemerintah adalah menyadari bahwa kondisi antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda.

"Karena itu, ada yang perlu diketatin sampai level 3, ada yang level 2, dan mungkin ada yang hanya pada level 1. Data dan peta persebaran virus Covid-19 ini tentu sudah dimiliki pemerintah," ujar Saleh.

Dalam evaluasi PPKM mingguan, pemerintah membuat keputusan untuk tidak akan menerapkan PPKM Level 3 pada periode Natal dan Tahun Baru secara serentak di semua wilayah.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa-Bali mengatakan, keputusan itu didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

Whats New
Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Whats New
Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Whats New
Bangun Ibu Kota Baru 'Nusantara', Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Bangun Ibu Kota Baru "Nusantara", Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Whats New
Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Whats New
Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Whats New
Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Spend Smart
Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Earn Smart
Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Whats New
Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Whats New
Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Whats New
Pesan Blue Bird di Mobile Banking BCA Bisa Dapat Diskon, Ini Caranya

Pesan Blue Bird di Mobile Banking BCA Bisa Dapat Diskon, Ini Caranya

Spend Smart
IHSG Turun 1,4 Persen di Sesi I, Investor Asing Lepas Saham BBNI, ANTM, dan BBCA

IHSG Turun 1,4 Persen di Sesi I, Investor Asing Lepas Saham BBNI, ANTM, dan BBCA

Whats New
Jadwal dan Harga Tiket DAMRI Royal Class Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Malang

Jadwal dan Harga Tiket DAMRI Royal Class Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Malang

Spend Smart
Biaya dan Cara Membuat SKCK Online Sidoarjo

Biaya dan Cara Membuat SKCK Online Sidoarjo

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.