Tarif PBB Naik, Pendapatan Pemda Bisa Melonjak Rp 30 Triliun

Kompas.com - 07/12/2021, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meningkatkan tarif pajak dan retribusi daerah (PDRB) salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) naik dari 0,3 persen yang berlaku saat ini menjadi 0,5 persen. Kenaikan tarif diatur dalam Pasal 41 UU HKPD.

"Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, justru akan meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur," kata Sri Mulyani ketika menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas pengesahan RUU HKPD, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Belanja Pemda Tercecer, Sri Mulyani Sebut Picu Ketimpangan di Daerah

Berdasarkan perhitungannya, peningkatan tarif PDRB mampu meningkatkan penerimaan PDRB bagi kabupaten/kota dari Rp 61,2 triliun menjadi Rp 91,3 triliun. Peningkatan ini setara hingga 50 persen atau berkisar Rp 30 triliun.

Peningkatan penerimaan PDRB juga ditopang oleh paket kebijakan baru mengenai PDRB, yang dibarengi dengan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

"Diyakini mampu meningkatkan kemampuan keuangan dan ruang fiskal daerah. Dengan adanya retribusi dan pajak daerah, daerah akan mendapatkan PDRB di tingkat kabupaten/kota naik 50 persen," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Uang Dinas PNS Pemda 50 Persen Lebih Tinggi Dibanding Pusat

Di sisi lain, RUU HKPD juga dimaksudkan untuk melakukan penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan (administration and compliance cost).

Salah satu bentuk penyederhanaan yang dilakukan adalah reklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak dan rasionalisasi Retribusi Daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

Hal ini kata dia, bermaksud memudahkan optimalisasi dan integrasi pemungutan, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mengefisiensi pelayanan publik di daerah.

"Perlu dicatat bahwa meskipun terdapat penyederhanaan jenis PDRD, hal tersebut tidak mengurangi jumlah PDRD yang akan diterima daerah," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Butuh Rp 3.500 Triliun Untuk Mencapai Nol Emisi Karbon

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Whats New
Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Whats New
Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Whats New
BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

Whats New
Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Whats New
Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
 Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Whats New
Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.