RUU Migas Bakal Atur Eksplorasi KKKS Demi Target Produksi Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR berencana kembali membahas Revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas) dalam waktu dekat. Apa saja poin penting perubahan UU Migas?

Salah satu poin yang direvisi dari UU Migas adalah memastikan adanya kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS atau KKKS).

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman buka suara terkait hal itu. Saat ini mekanisme untuk mendorong KKKS melakukan eksplorasi melalui Komitmen Kerja Pasti (KKP).

“KKP akan juga diatur dalam UU Migas yang baru,” kata Maman dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (7/12/2021).

Baca juga: SKK Migas Temukan Cadangan Migas di Lepas Pantai Natuna Timur

UU Migas diharapkan juga mengatur insentif yang menumbuhkan minat kontraktor KKS dalam melakukan eksplorasi.

Pasalnya, kebutuhan energi di Indonesia masih ditopang oleh bahan bakar fosil berupa minyak dan gas bumi (migas). Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, terlihat volume migas meningkat, meskipun secara persentase menurun.

Dalam RUEN porsi minyak mencapai 28,8 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2020 atau secara volume mencapai 1,66 juta Barel Per Hari (BPH).

Sementara gas bumi sebesar 6.557 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sebesar 21,2 persen dari bauran energi nasional.

Pada tahun 2030 secara persentase bauran minyak sebesar 23 persen, namun secara volume meningkat menjadi 2,27 juta BPH. Sementara itu, porsi gas bumi naik hsmpir dua kali lipat sebesar 11.728 MMsccfd atau 21,8 persen.

Kemudian pada tahun 2050, volume kebutuhan minyak diperkirakan terus meningkat mencapai 3,97 juta BPH dengan sementara persentase sebesar 19,5 persen. Lalu, untuk gas bumi secara persentase meningkat menjadi 24 persen dengan volume menjadi 26.112 MMscfd.

Baca juga: China Klaim Natuna Utara Miliknya, Tuntut RI Stop Pengeboran Migas

Karena itu, Maman menegaskan bahwa eksplorasi, menjadi kata kunci untuk menemukan cadangan migas baru, sehingga target produksi bisa tercapai. Pemenuhan target produksi sangat penting jika dilihat dari proyeksi kebutuhan migas dalam RUEN.

“Kami berupaya agar UU Migas bisa mendukung iklim investasi, khususnya eksplorasi,” katanya.

Ia menyatakan, melihat perkiraan konsumsi energi yang terus meningkat, ketahanan energi yang merupakan kepentingan nasional itu perlu terus diupayakan bisa tercapai. Indonesia perlu mengamankan pasokan energi yang tetap bergantung pada migas.

“Tidak berlebihan jika target peningkatan produksi migas menjadi prioritas nasional,” katanya

Dia berharap, seluruh pihak terkait memiliki visi yang sama yakni mengamankan kepentingan nasional tersebut.

Target produksi minyak sebesar 1 juta BPH serta gas bumsi sebanyak 12 ribu MMSCFD pada tahun 2030, menurut Maman, masih bisa tercapai asal seluruh pihak berkolaborasi dalam menjalankan perannya masing-masing.

Terkait hal ini, Managing Director Eni Indonesia Diego Portoghese, mengungkapkan, koordinasi dengan stakeholder di hulu migas sangat penting. Salah satu yang utama ketika mengajukan insentif yang bervariasi agar dapat diimplementasikan di proyek migas.

Baca juga: Produksi Migas Pertamina Hulu Mahakam Moncer, Ini Rahasianya

Hal ini mengingat tidak semua kontraktor migas membutuhkan insentif yang sama. Sebaiknya, pemerintah membuka dialog dengan masing-masing kontraktor migas untuk menentukan insentif yang tepat untuk diimplementasikan.

“Tujuannya agar lapangan migasnya bisa lebih menguntungkan, menarik, dan berkesinambungan,” kata Diego.