Pemerintah Masih Punya Rp 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Bencana Alam

Kompas.com - 08/12/2021, 08:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memasang masker kembali setelah memberikan keterangan pers mengenai penyerahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11/2021). Presiden Joko Widodo menyampaikan enam fokus APBN 2022 yakni pengendalian COVID-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Keuangan Sri Mulyani memasang masker kembali setelah memberikan keterangan pers mengenai penyerahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11/2021). Presiden Joko Widodo menyampaikan enam fokus APBN 2022 yakni pengendalian COVID-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim, masih memiliki anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk membiayai dampak bencana alam. Dana tersebut, salah satunya akan digunakan untuk penanganan erupsi Gunung Semeru.

“Di dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita selalu ada cadangan untuk bencana, yang selama ini kita cadangkan di dalam cadangan bendahara umum negara,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa (7/12/2021).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan pihaknya masih menunggu kebutuhan pendanaan erupsi Gunung Semeru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Ini Kunci Bisnis Franchise Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Sebab, dalam setiap bencana alam, BNPB akan mengakomodir rekonstruksi kejadian, rehabilitasi, termasuk evakuasi. Sementara ranah Kemensos yakni memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam.

“Nah itu anggarannya akan langsung disampaikan dari BNPB dan Kemensos, itu akan dihitung, bencana dalam biayanya tergantung dari bencananya, apakah akan diberikan ke perseorangan atau seperti apa. Atau kalau seperti gempa bumi umpamanya ada tunjangan membantu rumah yang rusak,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah pusat juga tengah mengecek ketersediaan anggaran di pemerintah Kabupaten Lumajang. Tujuannya agar penggunaan uang negara dapat efisien.

“Yang kedua saya juga sudah cek ke Dirjen Perimbangan Keuangan kondisi dari APBN di Lumajang. Karena pemda juga punya anggaran yang kita juga sudah transfer. Apakah mereka punya dan kita cek masih ada anggaran meski sudah di akhir tahun,” kata Sri Mulyani.

Adapun Menkeu Sri Mulyani menyampaikan realisasi anggaran penanganan bencana sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp 2,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 72,97 persen dari total pagu sebesar Rp 3,7 triliun.

Baca juga: Kegelisahan Pekerja dan Petani Tembakau di Akhir Tahun

Total anggaran tersebut digelontorkan untuk berbagai pelayanan seperti biaya rawan bencana di kabupaten atau kota, kesiap-siagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, serta penanggulangan rehabilitasi bencana baik di bidang pertanian dan perkotaan.

“Yang besar adalah untuk penyelamatan dan evakuasi korban mencapai Rp 1,6 triliun, dan rehabilitasi korban Rp 1,1 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gojek Sewakan Motor Listrik untuk Mitra Driver, Berapa Biayanya?

Gojek Sewakan Motor Listrik untuk Mitra Driver, Berapa Biayanya?

Whats New
Menteri PPN: Pembangunan IKN Menempatkan RI ke Posisi Strategis Jalur Perdagangan Dunia

Menteri PPN: Pembangunan IKN Menempatkan RI ke Posisi Strategis Jalur Perdagangan Dunia

Whats New
Qoala Plus Targetkan Pertumbuhan Pemasaran 5 Kali Lipat di Tahun 2022

Qoala Plus Targetkan Pertumbuhan Pemasaran 5 Kali Lipat di Tahun 2022

Rilis
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi II, Asing Lepas BBNI, BBCA dan ANTM

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi II, Asing Lepas BBNI, BBCA dan ANTM

Whats New
54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

54 Persen Dana Pindah Ibu Kota Pakai APBN, Sri Mulyani: Sebetulnya Enggak Ada...

Whats New
Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Gelar 2.2 COD Sale, Shopee Berikan Beragam Promo Menarik

Whats New
Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Mau Daftar Shopee Seller Center dengan Mudah? Begini Caranya

Whats New
Bangun Ibu Kota Baru 'Nusantara', Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Bangun Ibu Kota Baru "Nusantara", Pemerintah Janji Hindari Utang Jangka Panjang

Whats New
Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Ini Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Whats New
Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Tingkatkan Nilai Tambah, Gojek Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

Whats New
Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Belanja di Indomaret Pakai GoPay Ada Cashback 60 Persen, Ini Caranya

Spend Smart
Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Bukan Foto KTP, Ini 3 Syarat agar NFT Laku Terjual di Pasar Digital

Earn Smart
Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang

Whats New
Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Fitur Kredit Bakal Segera Tersedia di Aplikasi Neobank

Whats New
Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Tips Magang Bagi Mahasiswa agar Tak Sekadar Jadi Tukang Fotokopi dan Digaji Minim

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.