Daftar 6 BUMN yang Punya Utang Menumpuk, dari AP I hingga Waskita Karya

Pada Juni 2021 lalu, Erick juga sempat mengungkapkan, bahwa PLN memiliki utang yang menumpuk hingga Rp 500 triliun. Hal itu yang membuat BUMN kelistrikan itu harus memangkas belanja modal (capital expenditure/capex) hingga 50 persen untuk efisiensi.

"PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkan. Salah satunya, itu kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50 persen," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Sejarah Angkasa Pura I yang Kini Rugi dan Terlilit Utang Rp 35 Triliun

Selain memangkas capex, penanganan utang yang besar itu dilakukan pula dengan meminta PLN melakukan negosiasi ulang kepada pihak kreditur untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah. Adapun hingga saat ini jumlah rasio utang PLN sudah menjadi Rp 452,4 triliun.

4. PT Perkebunan Nusantara (Persero)

PT Perkebunan Nusantara atau PTPN tercatat terbelit utang mencapai Rp 43 triliun. Menurut Erick, itu merupakan utang lama yang sudah menggunung dan terindikasi adanya korupsi terselubung.

"PTPN itu punya utang Rp 43 triliun. Ini merupakan penyakit lama dan saya rasa ini korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut pihak yang melakukan ini," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Pihaknya pun berupaya untuk mengatasi utang tersebut, salah satunya dengan memperpanjangan masa pelunasan utang atau restrukturisasi. Menurutnya, meski restrukturisasi berhasil dilakukan, namun perlu dibarengi komitmen perusahaan untuk membenahi kinerja keuangan.

Perbaikan itu dilakukan dengan efiensi besar-besaran biaya operasional perusahaan. Selain itu, PTPN juga harus meningkatkan produksinya agar arus kas perusahaan bisa terjaga, sehingga bisa melunasi utangnya.

Baca juga: Pemerintah Masih Punya Rp 1 Triliun Anggaran Penanggulangan Bencana Alam

Jika tidak terbayarkan, bank yang memberi pinjaman bisa bangkrut akibat besarnya utang PTPN.

"Ini bank pemberi pinjaman bukan hanya Himbara, tapi ada banyak asing dan swasta, yang kalau tidak terbayarkan mereka bisa kolaps secara beruntun. Maka itu kami berinisiasi, selain efisiensi tetapi juga meningkatkan produksi," jelas Erick.