Bantah Punya Utang Rp 35 Triliun, Bos AP I Ungkap Kondisi Utang Perusahaan

Kompas.com - 08/12/2021, 19:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi mengungkapkan, per November 2021 perseroan memiliki utang sebesar Rp 28 triliun kepada kreditur dan investor.

Hal ini sekaligus membantah AP I memiliki utang mencapai Rp 35 triliun.

Selain utang tersebut, perusahaan pengelola bandara berpelat merah ini juga memiliki kewajiban kepada karyawan dan suplier senilai Rp 4,7 triliun.

Baca juga: Daftar 6 BUMN yang Punya Utang Menumpuk, dari AP I hingga Waskita Karya

Sehingga, total kewajiban AP I saat ini mencapai Rp 32,7 triliun.

"AP I tidak seburuk dari yang diberitakan selama ini. Memang ada utang kepada kreditur dan investor Rp 28 triliun, juga kewajiban lain ke karyawan dan suplier itu sekitar Rp 4,7 triliun. Jadi total kewajiban AP I sekitar Rp 32,7 triliun," jelas Faik dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/12/2021).

Menurut Faik, kondisi utang yang menumpuk itu bukan karena masalah yang bersifat struktural.

Namun demikian, utang tersebut memang membuat perusahaan belum bisa pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, utang yang besar itu dikarenakan sebelum masa pandemi, AP I melakukan pengembangan di 10 bandara kelolaan.

Baca juga: AP I Tambah Deretan BUMN dengan Utang Jumbo

Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan lack of capacity yaitu gap antara tingginya jumlah penumpang dengan kapasitas bandara yang tersedia.

Sebagai gambaran, pada 2017 total jumlah penumpang di 15 bandara kelolaan AP I mencapai 90 juta, tetapi kapasitas terminal hanya sebesar 71 juta penumpang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Nasabah KSP Indosurya Cipta Diminta Segera Gunakan Hak Hukumnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.