Di Hadapan 175 Negara, Menhub Paparkan Kontribusi RI di Sektor Maritim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, Indonesia berkomitmen untuk bekontribusi pada sektor maritim dunia, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-32 yang diikuti 175 negara secara virtual pada Selasa (7/12/2021).

Pada kesempatan tersebut, di hadapan semua perwakilan negara anggota IMO, Budi Karya mengatakan, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar pada dunia maritim, yang merupakan tulang punggung dari perdagangan dan perekonomian dunia.

"Pandemi ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya peran pelaut sebagai pekerja kunci di dunia maritim untuk menjaga agar pelayaran dan supply chain global terus berjalan," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Indonesia Kembali Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan IMO 2022-2023

Oleh karena itu, Indonesia mengangkat isu penting tersebut ke ranah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar diadopsi dalam resolusi Majelis Umum PBB tentang Kerjasama Internasional untuk Mengatasi Tantangan yang dihadapi oleh pelaut sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pada tanggal 1 Desember 2020.

Selain itu, Budi Karya Sumadi juga menyampaikan komitmen penuh Indonesia dalam mendukung proses crew change dan repatriasi pelaut untuk menjamin keselamatan serta kesejahteraan para pelaut. Indonesia pun telah mempersiapkan dan menyediakan 11 pelabuhan untuk aktivitas crew change dan repatriasi.

Sejalan dengan Resolusi IMO MSC.473, lanjutnya, hingga saat ini Indonesia telah melakukan repatriasi lebih dari 60.000 pelaut dan memfasilitasi lebih dari 8.000 crew change, baik untuk pelaut berkebangsaan Indonesia maupun berkebangsaan lain.

"Indonesia juga berkomitmen penuh dalam mendukung kemajuan dan peningkatan kompetensi para pelaut dengan terus memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para pelaut sesuai dengan konvensi-konvensi IMO," jelas Budi Karya Sumadi.

Pada pertemuan internasional itu, Budi Karya turut menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya dengan berperan aktif dalam program-program jangka panjang.

Baca juga: Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Program jangka panjang IMO tersebut yakni seperti Marine Environment Protection of the South East Asian Seas (MEPSEAS), GloFouling Partnership Project, GloLitter Partnerships Project, dan Blue Solutions Project.

"Selain itu, kami juga secara berkesinambungan bekerjasama dengan negara pantai dan negara pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura dalam menjaga lalu lintas di kedua Selat tersebut berjalan dengan aman dan selamat," ungkapnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga berkomitmen penuh dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok dengan mengimplementasikan Traffic Separation Scheme (TSS), yang telah diadopsi pada Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) Tahun 2019.

Budi Karya Sumadi menyatakan, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.

Menurutnya, Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan rencana strategis serta program-program mendatang, guna mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan, dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional.

"Indonesia mendukung reformasi dewan IMO dengan cara memperkuat dan meningkatkan peran dan fungsi dewan. Indonesia akan terus berupaya untuk memastikan proses reformasi berjalan dengan transparan, inklusif, dan inovatif," pungkas Budi Karya Sumadi.

Sebagai informasi, pada Sidang Majelis IMO ke-32, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2022-2023. Salah satu agenda penting dalam IMO ke-32 tersebut akan dilaksanakan pada 10 Desember 2021.

Baca juga: Sidang IMO FAL ke-45: Indonesia Paparkan Digitalisasi Sistem Pelabuhan