Terlilit Utang Menggunung, Ini Strategi Angkasa Pura I untuk Bertahan

AP I menargetkan program restrukturisasi operasional dan finansial bisa selesai pada Januari 2022.

"Program restrukturisasi tersebut dapat memperkuat profil keuangan perusahaan ke depan, terutama kemampuan untuk memastikan penambahan pendapatan cash in, efisiensi biaya, dan upaya fundraising," ujar Faik Fahmi.

Baca juga: Derita ABK WNI di Kapal Asing: Diperbudak di Laut, Gaji Urung Dibayar

AP I mengelola 15 bandara. Pada 2019, total penumpang dari 15 bandara itu mencapai 81,5 juta. Namun pada 2020 menjadi hanya 32,7 juta dan diperkirakan di 2021 hanya mencapai 25 juta penumpang.

Di sisi lain, AP I harus mengeluarkan uang sebesar Rp 19,2 triliun untuk pembangunan dan pengembangan bandara nasional. Dana tersebut paling banyak digunakan untuk membangun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), yaitu sebesar Rp 12 triliun.

Tunda pembayaran tunjangan karyawan

Direktur SDM dan Umum Angkasa Pura I M. Arifin Firdaus mengatakan, penundaan pembayaran gaji dan tunjangan karyawan dilakukan karena kinerja keuangan yang memburuk. AP I memperkirakan di akhir tahun ini perseroan membukukan rugi Rp 3,24 triliun.

Bandara kelolaan AP I tetap beroperasi meski jumlah penumpang anjlok akibat pandemi. Hal itu membuat tingginya beban perusahaan yang diproyeksi mencapai Rp 6,44 triliun hingga akhir 2021, sementara total pendapatan diperkirakan hanya sebesar Rp 3,20 triliun.

Baca juga: Derita Waskita: Utang Menggunung, Rugi Triliunan, Anak Digugat Pailit

"Kami memang melakukan penundaan pembayaran beberapa tunjangan yang seharusnya menjadi hak karyawan, termasuk juga penundaan terhadap pembayaran gaji," ungkap Arifin.

Meski demikian, ia memastikan, kebijakan tersebut tidak diputuskan secara sepihak, melainkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Dia bilang, penundaan bukan berarti melakukan pengurangan atau sama sekali tak membayar gaji dan tunjangan karena perusahaan akan tetap memenuhi kewajiban itu.

"Jadi sifatnya bukan pengurangan tapi penundanaan, yaitu kewajiban yang nanti akan dilaksanakan pembayarannya oleh perusahaan. Jadi ibaratnya pegawai diminta nabung di perusahaan," jelas dia.

Selain penundanaan pembayaran gaji dan tunjangan, perusahaan juga melakukan efisiensi dari sisi pembayaran biaya transportasi. Hal itu karena AP I menerapkan skema kerja dari rumah (work from home) dan kerja dari kantor (work from office) secara bergantian di masa PPKM ini.