Terlilit Utang Menggunung, Ini Strategi Angkasa Pura I untuk Bertahan

KOMPAS.com - PT Angkasa Pura I (persero) atau AP I mengkonfirmasi jumlah utang kepada investor dan kreditur per November 2021 mencapai Rp 28 triliun, bukan senilai Rp 35 triliun sebagaimana informasi yang beredar.

Meski begitu, jumlah utang tersebut terbilang sangat besar dan membebani perusahaan saat ini. Belum lagi, keuangan perseroan juga masih berdarah-darah karena sepinya bandara sejak pandemi Covid-19. 

Yang membuat keuangan perusahaan semakin memburuk, perusahaan pelat merah ini tetap harus membiayai proyek pembangunan dan pengembangan sejumlah bandara.

Manajemen AP I pun harus memutar otak agar perusahaan tetap bertahan di kondisi krisis. Jika permasalahan utang tak ditangani dengan baik, tak menutup menutup kemungkinan para kreditur dan vendor mengajukan pailit ke pengadilan. 

Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?

"Dengan pendapatan yang menurun secara signifikan, dalam jangka pendek kita menerapkan survival strategy dan rebound strategy," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura (API) I Faik Fahmi dikutip dari Kompas TV, Kamis (9/12/2021). 

Survival strategy atau strategi bertahan yang diterapkan AP I di antaranya berupaya pengurangan biaya berdasarkan kategori, meninjau ulang jam operasional, kebijakan downsizing, optimalisasi SDM, dan efisiensi biaya operasi.

Menurut Faik, penghematan yang berhasil didapatkan mencapai Rp 2,9 triliun pada tahun 2020 dan Rp 1,08 triliun pada 2021. Ia menambahkan, AP I juga mengoptimalkan bisnis dan pengembangan sejumlah aset.

Sehingga mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 140 miliar pada 2020 dan sebesar Rp 171 miliar pada 2021.

Baca juga: Nasib BUMN Angkasa Pura I: Terlilit Utang Menggunung Rp 35 Triliun

Kemudian untuk rebound strategy atau strategi untuk bisa bangkit kembali, di antaranya dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dasar, restrukturisasi organisasi dan keuangan, serta menerapkan protokol kesehatan di seluruh wilayah kerja AP I.

"Kalau kita tidak melakukan apa-apa tentu dampaknya akan sangat signifikan. Upaya-upaya yang kita lakukan tentu akan mengurangi beban keuangan kita," tutur Faik

AP I menargetkan program restrukturisasi operasional dan finansial bisa selesai pada Januari 2022.

"Program restrukturisasi tersebut dapat memperkuat profil keuangan perusahaan ke depan, terutama kemampuan untuk memastikan penambahan pendapatan cash in, efisiensi biaya, dan upaya fundraising," ujar Faik Fahmi.

Baca juga: Derita ABK WNI di Kapal Asing: Diperbudak di Laut, Gaji Urung Dibayar

AP I mengelola 15 bandara. Pada 2019, total penumpang dari 15 bandara itu mencapai 81,5 juta. Namun pada 2020 menjadi hanya 32,7 juta dan diperkirakan di 2021 hanya mencapai 25 juta penumpang.

Di sisi lain, AP I harus mengeluarkan uang sebesar Rp 19,2 triliun untuk pembangunan dan pengembangan bandara nasional. Dana tersebut paling banyak digunakan untuk membangun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), yaitu sebesar Rp 12 triliun.

Tunda pembayaran tunjangan karyawan

Direktur SDM dan Umum Angkasa Pura I M. Arifin Firdaus mengatakan, penundaan pembayaran gaji dan tunjangan karyawan dilakukan karena kinerja keuangan yang memburuk. AP I memperkirakan di akhir tahun ini perseroan membukukan rugi Rp 3,24 triliun.

Bandara kelolaan AP I tetap beroperasi meski jumlah penumpang anjlok akibat pandemi. Hal itu membuat tingginya beban perusahaan yang diproyeksi mencapai Rp 6,44 triliun hingga akhir 2021, sementara total pendapatan diperkirakan hanya sebesar Rp 3,20 triliun.

Baca juga: Derita Waskita: Utang Menggunung, Rugi Triliunan, Anak Digugat Pailit

"Kami memang melakukan penundaan pembayaran beberapa tunjangan yang seharusnya menjadi hak karyawan, termasuk juga penundaan terhadap pembayaran gaji," ungkap Arifin.

Meski demikian, ia memastikan, kebijakan tersebut tidak diputuskan secara sepihak, melainkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Dia bilang, penundaan bukan berarti melakukan pengurangan atau sama sekali tak membayar gaji dan tunjangan karena perusahaan akan tetap memenuhi kewajiban itu.

"Jadi sifatnya bukan pengurangan tapi penundanaan, yaitu kewajiban yang nanti akan dilaksanakan pembayarannya oleh perusahaan. Jadi ibaratnya pegawai diminta nabung di perusahaan," jelas dia.

Selain penundanaan pembayaran gaji dan tunjangan, perusahaan juga melakukan efisiensi dari sisi pembayaran biaya transportasi. Hal itu karena AP I menerapkan skema kerja dari rumah (work from home) dan kerja dari kantor (work from office) secara bergantian di masa PPKM ini.

Di sisi lain, perusahaan berencana mengurangi jumlah karyawan baik di kantor pusat maupun cabang. AP I melakukan perampingan jumlah jabatan dengan mengubah dan menggabungkan struktur organisasi yang punya kesamaan penugasan.

Baca juga: Derita ABK Indonesia di Kapal Asing, Jam Kerja Tak Manusiawi

Seiring dengan hal tersebut, perusahaan juga tidak akan melakukan rekruitmen baru untuk menggantikan karyawan yang sudah memasuki usia pensiun.

"Sehingga nanti kami akan jadikan jumlah pegawai berkurang secara alami," kata Arifin.

Kemudian, AP I akan memperhitungkan kembali kebutuhan jumlah SDM di masing-masing kantor cabang, yang berlaku baik bagi karyawan tetap maupun kontrak (outsourcing). perusahaan juga akan menawarkan pensiun dini di tahun depan.

"Untuk 2022 kemungkinan kami akan mempersiapkan pensiun dini agar lebih mempercepat dan lebih efektif pelaksanaan SDM di AP I," pungkas dia.

Baca juga: Derita Krakatau Steel: Rugi Menahun, Utang Menggunung