Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

SEPERTINYA keajaiban pada dekade ini jatuh kepada cryptocurrency/virtual currency atau aset kripto. Bayangkan, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, sebuah investasi yang bisa melonjak drastis sebesar ribuan persen dalam kurun waktu singkat.

Virtual currency dapat didefiniskan sebagai uang digital yang diterbitkan pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward).

Contohnya adalah Bitcoin yang merupakan cryptocurrency paling populer saat ini. Kalau pada tahun 2012 harga Bitcoin hanya sekitar 5-7 dollar AS per keping, pada pada awal tahun 2021 harganya sempat mencapai 52.493 dollar AS per keeping.

Baca juga: Aset Kripto Made in Indonesia Makin Banyak, Bagaimana Prospeknya?

Sementara itu harga Bitcoin di bulan Desember 2021 bernilai sekitar 50 ribu dollar AS. Harga tersebut dalam rupiah adalah sekitar 45 ribu pada awalnya dan melonjak menjadi sekitar 75 juta rupiah pada saat ini.

Bila Anda berinvestasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, keuntungan investasi Bitcoin dapat mencapai 7.023 persen atau 1.404 persen per tahun. Bandingkan dengan bunga deposito yang hanya 3-6 persen per tahun pada saat yang sama.

Pemerintah sendiri tidak mengakui uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga tidak diakui sebagai mata uang untuk transaksi pembayaran di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Mata Uang, disebutkan bahwa mata uang yang digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Walaupun bukan sebagai alat pembayaran sah, namun sejak tahun 2018 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan mata uang virtual atau cryptocurrency sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan.

Kripto sebagai komoditas

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah menganggap cryptocurrency sebagai komoditas/aset, bukan sebagai alat pembayaran. Lalu bagaimana perlakuan pajak penghasilan terhadap investasi ini?

Sampai saat ini belum ada perlakuan khusus untuk aset digital tanpa agunan itu. Dengan belum adanya peraturan pajak yang secara khusus mengatur mengenai kripto ini, bukan berarti para investor kripto tidak membayar pajak.

Baca juga: Keuntungan Transaksi Kripto Kena Pajak?

Ada dua hal utama terkait pajak penghasilan yang harus dilakukan oleh investor sebagai wajib pajak. Yang pertama adalah bila wajib pajak sebagai investor mendapatkan keuntungan dari hasil penjulan kripto.

THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTD Ilustrasi pajak

Dengan sistem perpajakan self assessment yang dianut Indonesia, wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak dan keuntungan dari transaksi kripto.

Penghasilan dari penjualan mata uang kripto itu dilaporkan pada kolom penghasilan lain-lain di SPT Tahunan.

Baca juga: Simak Daftar Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti

Yang kedua adalah bila wajib pajak sebagai investor memiliki cryptocurrency, baik sebagai sisa dari yang dijual maupun hasil pembelian yang belum dijual, maka wajib pajak harus mencantumkannya dalam kolom harta seperti perlakuan untuk aset lain.