Doty Damayanti
-

Doty Damayanti, lulusan Program Studi Biologi Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, adalah Konsultan Prinsipal pada Terra Komunika dengan perhatian utama pada topik pembangunan berkelanjutan, pembangunan hijau dan rendah karbon, pengembangan energi terbarukan, dalam konteks besar mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Daerah dan Pembangunan Rendah Karbon

Kompas.com - 11/12/2021, 11:44 WIB
Presiden Jokowi saat berfoto mengenakan jaket bomber warna merah yang dibelinya dari UMKM di Sintang, Rabu (8/12/2021). dok. Agus SupartoPresiden Jokowi saat berfoto mengenakan jaket bomber warna merah yang dibelinya dari UMKM di Sintang, Rabu (8/12/2021).

KETIKA berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo sempat menengok gerai ekonomi lestari di terminal Bandara Tebelian. Presiden Jokowi diperkenalkan dengan buah tengkawang dan jaket bomber tenun Dayak Sintang.

Kabupaten Sintang termasuk sedikit daerah yang memulai perjalanan baru membangun dengan pendekatan pembangunan rendah karbon, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Topik yang banyak diperbincangkan belakangan ini, terutama pasca Pertemuan Para Pihak Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP UNFCC) di Glasgow, Skotlandia dan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 periode 2021-2022.

Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebenarnya telah dimulai sejak Oktober 2017, setahun setelah Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris. Prinsip dan agenda implementasi pembangunan rendah karbon tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda utamanya antara lain membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Baca juga: Bappenas: Pembangunan Rendah Karbon Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Secara hierarki, RPJMN menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ada banyak alasan mengapa peran pemerintah daerah perlu lebih diperhatikan dalam upaya pencapaian target pembangunan rendah karbon, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Setidaknya ada tiga hal pokok.

Pertama, kegiatan pembangunan secara riil terjadi di daerah. Jika kita bicara daerah maka ada 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di 34 provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mereka memilik beragam potensi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut dengan kegiatan pembangunan yang melibatkan alih fungsi hutan dan lahan, pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan energi, hingga menghasilkan sampah dan limbah.

Kedua, sekitar 60 persen anggaran negara diserahkan pengelolaannya ke daerah melalui berbagai mekanisme. Sebagai gambaran, APBN tahun 2021 mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp 795,48 triliun.

Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi 265 miliar dollar AS untuk mencapai target nasional penurunan emisi karbon 29 persen. Transformasi ekonomi melalui pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan regulasi, dukungan kelembagaan, dan kerangka pembiayaan yang memadai hingga ke level daerah.

Ketiga, masyarakat di daerah berhadapan langsung dengan dampak pembangunan yang tinggi emisi karbon dan mengabaikan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.