Daerah dan Pembangunan Rendah Karbon

Peluang perbaikan

Di luar gambaran tantangan tersebut, tak sedikit inisiatif daerah yang menunjukkan adanya peluang untuk perbaikan.

Pertama, inisiatif beberapa kabupaten dan provinsi untuk mendorong kerangka Transfer Anggaran Fiskal Ekologis (TAFE) ke daerah seperti yang terlihat di Kabupaten Jayapura di Papua dan Provinsi Kalimantan Utara.

TAFE diadopsi oleh Indonesia menjadi Transfer Anggaran Nasional Ekologis (TANE) setelah melihat keberhasilannya di sejumlah negara. Di level provinsi ada Tranfer Anggaran Provinsi Ekologis (TAPE) dan di kabupaten ada Transfer Anggaran Kabupaten Ekologis (TAKE).

Kedua, inisiatif sejumlah anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (APKASI) yang berinisiatif membentuk kaukus kabupaten lestari dengan komitmen mengadopsi prinsip ekonomi hijau ke dalam RPJMD. Sembilan kabupaten anggota kaukus ini yang tersebar di enam provinsi memiliki potensi kawasan hutan seluas 5,8 juta hektar dan lahan gambut 1,8 juta hektar.

Ketiga, dari sejumlah forum investasi, terlihat ada kemauan daerah untuk meningkatkan kapasitas karena melihat ada peluang untuk bisa masuk ke dalam rantai pasok global maupun terhubung langsung dengan investor.

Melihat kondisi tersebut, ada beberapa faktor pemungkin yang perlu diciptakan oleh pemerintah nasional guna mendorong daerah segera ambil bagian dalam pencapaian target pembangunan rendah karbon, serta mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Pertama, diperlukan pengarusutamaan narasi PRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke daerah. Salah satu langkah yang paling strategis adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), selain melalui Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kedua, perlu pendampingan yang lebih intensif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik itu RPJMD, RTRW, RUPM, maupun RUED, oleh kementerian dan lembaga terkait.

Skema insentif dan disinsentif juga perlu diformulasikan untuk mendorong daerah tidak hanya berorientasi pada Dana Bagi Hasil SDA. Daerah yang sudah berupaya menjaga kehutanan, pesisir laut, dan lingkungan perlu mendapat apresiasi.

Ketiga, pemerintah nasional perlu konsisten dalam menjalankan kebijakan dan regulasi. Apa yang terjadi dalam program food estate di Kalimantan Tengah jangan terulang. Sebagai contoh, rencana pembangunan Green Investment Estate Kalimantan Utara tetap memerlukan KLHS yang matang.

Keempat, membuka ruang kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait termasuk mitra pembangunan seperti lembaga swadaya masyarakat, koalisi masyarakar sipil, dan pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha berperan penting untuk mendorong rantai pasok yang berkelanjutan.

Hampir semua komoditas penting seperti sawit, kopi, kakao yang diperdagangkan di pasar internasional sudah mensyaratkan prinsip rantai pasok berkelanjutan.

Kelima, diperlukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja daerah dalam pencapaian pembanguan rendah karbon. Parameter semacam indeks daya saing daerah berkelanjutan yang dikembangkan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu tolok ukur. Indeks ini mencakup berbagai indikator lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola.