Euforia Nataru, Warga Enggan "Screening" PeduliLindungi, Luhut: Jangan Ulangi Masa Kelam Beberapa Bulan Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga merangkap sebagai Koordinator Penanganan PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak secara ramai merayakan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Karena pemerintah tidak menginginkan kejadian lonjakan kasus Covid-19 yang sempat menyentuh 50.000 orang terkonfirmasi tersebut terulang kembali.

Baca juga: Luhut: Jumlah Penerbangan ke Luar Negeri Melonjak 2 Kali Lipat Jelang Nataru

"Di tengah euforia masa Natal dan Tahun Baru yang akan datang ini. Saya terus mengimbau masyarakat untuk terus mengingat dan mawas diri bahwa pandemi Covid-19 belum usai. Kita tidak pernah tahu bahwa hanya karena kesalahan kecil kita akhirnya kita harus mengulang masa kelam seperti beberapa bulan lalu," ucapnya dalam evaluasi PPKM secara virtual, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Kata Luhut Soal Fintech: Banyak Warga Indonesia Bisa Pakai, tapi Tak Paham Fungsi dan Risikonya

Euforia Nataru, 74 persen skrining PeduliLindungi di Jawa-Bali turun

Malahan, dalam hasil evaluasi PPKM pekan ini, penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang menjadi alat skrining pemerintah mulai enggan diterapkan oleh masyarakat. Terutama di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Menlu Retno: Mohon dengan Sangat, Jangan ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

"Terdapat penurunan penggunaan PeduliLindungi yang cukup signifikan di Jawa dan Bali. Minggu ini, terdapat 74 persen kabupaten/kota di Jawa-Bali mengalami tren penurunan check in penggunaan PeduliLindungi dibandingkan minggu lalu," kata dia.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Tren Check In di PeduliLindungi Turun

Oleh karena itu, Luhut meminta kepada pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan untuk melakukan penegakkan yang lebih masif terkait PeduliLindungi di ketiga sektor, yakni transportasi, pusat perbelanjaan, dan rekreasi yang mengalami penurunan penerapannya.

"Hari ini kita tidak perlu berjumawa dan berpuas diri akan hasil yang kita capai bersama hari ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kita ke depan yang diakibatkan karena kelengahan dan kelalaian kita semuanya," kata Luhut.

Baca juga: Banyak Objek Wisata Jabar Pura-pura Pakai PeduliLindungi, Ridwan Kamil: di Gerbang Ada tapi Tidak Dicek

PPKM di Jawa-Bali dilanjutkan

Kendati begitu, penerapan PPKM yang terus dilakukan di Jawa-Bali menurut Luhut, menunjukkan tren yang masih cukup stabil. Hal ini terlihat dari kasus Covid-19 yang terus terjaga pada tingkatan cukup rendah.

Saat ini pula, angka kasus konfirmasi masih terus dapat dijaga dan penurunannya masih diangka 99 persen sejak puncak kasus pada bulan Juli lalu.

"Selain itu juga dapat disampaikan bahwa kasus aktif dan jumlah rawat di Jawa dan Bali terus mengalami penurunan," ujar Luhut.

Berdasarkan hasil asesmen hingga 11 Desember 2021, tersisa 10 kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang berada ditingkatan PPKM Level 3. Atau 7,8 persen dari total seluruh 128 kabupaten/kota yang berada di Jawa dan Bali. Terdapat juga 13 kabupaten/kota yang masuk ke dalam PPKM Level 1.

"Namun, terdapat empat kabupaten/kota yang naik ke level 2. Detail mengenai informasi ini akan disampaikan melalui Inmendagri yang akan berlaku selama tiga minggu ke depan," ucap Luhut.