Menhub Ajak Denmark Masuk ke Sejumlah Proyek Pelabuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menawarkan sejumlah kerja sama di bidang transportasi kepada Denmark. Salah satunya adalah proyek pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Pembahasan kerja sama ini dilakukan dalam pertemuan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor Lesta, dan ASEAN Lars Bo Larsen di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (13/12/2021) kemarin.

Budi Karya mengatakan, guna mempercepat terwujudnya kerja sama sektor transportasi antara Indonesia dengan Denmark, maka dia mengusulkan membentuk grup kerja (working group) antara kedua negara.

Baca juga: Menhub Resmi Perkenalkan I-Motion, Apa Itu?

“Untuk merealisasikan kegiatan yang lebih konkrit, saya mengusulkan diselenggarakannya grup kerja (working group) yang pertama antar kedua negara pada tahun 2022,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (14/12/2021).

Ia berharap, melalui grup kerja tersebut, kedua negara dapat membahas secara intensif mengenai kebijakan dan potensi kerja sama sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Budi Karya menjelaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membuka partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnerships (PPP’s).

Pemerintah Indonesia pun mengundang pemerintah Denmark untuk bekerja sama dalam sejumlah proyek transportasi laut, seperti pembangunan dan pengembangan pelabuhan di sejumlah daerah di Indonesia.

Proyek pembangunan pelabuhan itu diantaranya berada di Ambon, Palembang, Natuna, Gorontalo, dan Batam. Sementara pengembangan pelabuhan seperti di Kuala Tanjung dan pengembangan terminal kontainer di Pelabuhan Patimban.

"Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama terkait upaya penurunan karbon di sektor transportasi," kata dia.

Menurut Budi Karya, payung kerja sama sektor transportasi antara kedua negara telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), yang telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri kedua negara pada Oktober 2015 lalu.

Ruang lingkup dari MoU tersebut yakni terkait kerja sama perencanaan, teknis, kebijakan, hukum, pembiayaan, pengembangan, konstruksi, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan, teknologi, penelitian, serta manajemen data dan informasi di bidang transportasi.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur di kedua negara," kata Budi Karya.

Sementara itu, Dubes Lars Bo Larsen mengatakan, sejumlah perusahaan Denmark berminat untuk berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Pihak Denmark mengusulkan sejumlah kerja sama terkait penurunan biaya transportasi, pengembangan transshipment, kapal listrik (ferry, kapal ikan, kapal laut), dan juga kerja sama pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi.

Baca juga: Menhub Sebut Libur Nataru Tak Ada Penyekatan, tetapi Pengetatan Prokes