Superman Syndrome, Korporatisasi Usaha Mikro dan Koperasi Multi Pihak

Lalu bagaimana operasional korporatisasi itu?

Bayangkan begini. Tiga orang entrepreneur melakukan korporatisasi bisnis sektor tertentu, sebutlah makanan atau pertanian. Dimulai dengan rancangan model bisnis dan proposal pengembangan yang apik. Kemudian mereka mengajak serta 10 pemilik usaha dan menjadi satu kelompok.

Bila UMK memiliki pekerja, ditawarkan apakah pekerjanya dilibatkan atau tidak. Bila dilibatkan, anggaplah masing-masing memiliki tiga pekerja, maka ada 30 orang. Dengan proposal pengembangan itu, mereka agregasi kelompok berikutnya, investor. Anggaplah ada lima orang yang tertarik, yang siap mendukung dengan sejumlah modal tertentu.

Sekarang totalnya sudah ada 48 orang. Bersama-sama mereka mendirikan koperasi multi pihak yang bergerak di sektor pertanian, dengan bentuk serba usaha dan berjenis jasa atau pemasaran.

Hak dan kewajiban masing-masing kelompok diatur lewat AD/ ART koperasi. Salah satu yang fundamental adalah hak suara (voting). Misalnya, kelompok entrepeneur 30 persen, kelompok pemilik usaha 30 persen, kelompok pekerja 10 persen, dan kelompok investor 30 persen. Dengan bauran suara seperti itu check and balance bisa terjadi secara alamiah yang dimotivasi oleh kepentingan masing-masing kelompok.

Koperasi berdiri, mobilisasi modal terjadi dan bisnis beroperasi. Dalam sekenario pengembangan, anggaplah langkah awal adalah meningkatkan volume produksi dan penjualan.

Dengan modal yang sudah dimiliki, koperasi bisa langsung fasilitasi bahan baku, sarana/alat yang mencukupi serta menyerap produk akhirnya. Yang pertama dilakukan, koperasi langsung mengangkat karyawan lini penjualan (offline/online).

Dalam proses itu akan terjadi juga kendali mutu, branding dan pengemasan serta inovasi produk. Koperasi yang melakukan itu semua. Kelompok entrepreneur yang menyiapkannya. Mulai dari riset pasar, kapasitas produksi, perencanaan pemasaran, sampai pengelolaan keuangan dan inventori.

Di sisi lain, kelompok pemilik usaha fokus pada aspek produksi/budidaya atas arahan kelompok entrepreneur. Sampai kemudian koperasi mampu mengangkat karyawan penuh, peran itu didelegasikan ke manajemen purna waktu.

Adanya model dan proses bisnis seperti itu membuat karakteristik KMP khas. Susunan pengurus dan pengawas terdiri dari wakil kelompok anggota. Misalnya dua orang wakil dari kelompok entrepreneur menjadi CEO (chief executive officer) dan COO (chief operating officer). Dua orang dari kelompok investor menjadi CFO (chief financial officer) dan CMO (chief marketing officer). Kemudian satu orang dari pemilik usaha sebagai chief member service officer (CMSO). Lalu satu orang masing-masing dari pemilik usaha, pekerja dan investor duduk sebagai pengawas.

Pendamping UKM sebagai pengungkit

Pertanyaan berikutnya, siapa orang yang mau dan mampu membersamai para pelaku UMK? Di sinilah peran pendamping/konsultan dapat menjadi variabel pengungkit (leveraging factor), yang sehari-hari mendampingi mereka di lapangan.

Bedanya, dulu mereka berposisi sebagai external activator dalam perannya sebagai pendamping/konsultan. Dalam proses korporatisasi ini, mereka langsung in charge menginisiasi, mengarahkan, dan mengelola koperasinya.

Para pendamping memiliki kualifikasi untuk itu sebab kedekatannya, memahami aktivitas bisnis UMK dan keterampilan atau kompetensi korporasional (tata kelola dan manajemen).

Mereka juga, karena aktivitas serta latar belakang pendidikan, memiliki akses yang bagus kepada pemerintah, calon investor, dan swasta lainnya. Berbagai kecakapan yang menubuh dalam dirinya itu akan sangat dibutuhkan dalam proses inisiasi awal koperasi. Potensi-potensi itu diaktualkan menjadi sumberdaya bagi kepentingan seluruh pihak.

Anggaplah proses inisiasi itu membutuhkan pengawalan intensif tiga tahun awal. Kemudian secara bertahap koperasi mengangkat karyawan profesional. Atas prakarsa dan kepeloporan itu, para pendamping sebagai entrepreneur diganjar dengan royalti 20 persen dari SHU selama-lamanya.

Belum lagi ditambah honorarium atas peran mereka sebagai pengurus/direksi. Alhasil mereka bakal serius, full of concern dan mati-matian mengembangkannya sebagaimana mereka mengelola perusahannya sendiri.

Menariknya, di Indonesia sudah banyak asosiasi pendamping/konsultan UKM. Sebutlah yang besar-besar Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI), Komunitas Tangan di Atas (TDA), MicroMentor UMKM, UKMIndonesia dan berbagai asosiasi pendamping/konsultan yang tersebar di berbagai daerah. Dengan demikian, proposal korporatisasi ini tidak dimulai nol, yang perlu dilakukan adalah menjahit para pelaku dalam suatu perusahaan bersama dengan insentif ekonomi yang wajar, adil dan berkelanjutan bagi semuanya.

Di level pemerintah, proposal ini sudah sejalan dengan proses bisnis di Kementerian Koperasi dan UKM, yang meletakkan Kedeputian Perkoperasian sebagai hilir dari Kedeputian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dan Kedeputian Kewirausahaan. Korporatisasi itulah pengait semuanya, sehingga relevan bila disebut koperasi sebagai rumah bagi UMKM Indonesia.