Simpan Banyak Identitas, Sri Mulyani: Pusing Jadi Penduduk Indonesia

Kompas.com - 15/12/2021, 10:28 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memasang masker kembali setelah memberikan keterangan pers mengenai penyerahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11/2021). Presiden Joko Widodo menyampaikan enam fokus APBN 2022 yakni pengendalian COVID-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Keuangan Sri Mulyani memasang masker kembali setelah memberikan keterangan pers mengenai penyerahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/11/2021). Presiden Joko Widodo menyampaikan enam fokus APBN 2022 yakni pengendalian COVID-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal, dan reformasi penganggaran. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bertujuan untuk memudahkan proses administrasi perpajakan.  

Ia juga berharap, adanya integrasi ini makin memudahkan masyarakat. Pasalnya, selama ini masyarakat Indonesia dihadapkan dengan nomor-nomor yang berbeda baik itu nomor KTP, SIM, paspor, NPWP, dan lain-lain. 

"Jadi NIK itu unik dan terus dipakai sejak lahir sampai meninggal. Tidak perlu setiap urusan nanti, KTP nomornya lain, paspor lain, pajak lain, bea cukai lain. Pusing lah jadi penduduk Indonesia itu," kata Sri Mulyani dikutip pada Rabu (15/12/2021).

Ia lalu membandingkan sistem administrasi pajak di Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Pada saat dirinya mengenyam pendidikan di AS, ia diberi Social Security Number (SSN) sebagai nomor mahasiswa.  

Baca juga: Siap-siap, KTP Bakal Difungsikan Jadi NPWP Pajak

Nomor pada SSN ini hampir serupa dengan NIK yang ada di Indonesia. Namun, SSN bisa dipakai untuk banyak keperluan karena sudah dipakai sebagai nomor identitas tungga. 

Saat Sri Mulyani pulang ke Indonesia dan beberapa tahun kemudian kembali ke AS untuk bekerja di Bank Dunia, nomor SSN masih sama dengan nomor yang ia dapatkan saat masih menjadi mahasiswa. 

"Jadi paling tidak untuk urusan perpajakan itu kita gunakan NIK identik dengan NPWP. Pada saat Anda memiliki kemampuan bayar pajak, enggak perlu minta NPWP lagi," ucap Sri Mulyani.

Kendati begitu, integrasi NIK dengan NPWP tidak berarti seluruh warga wajib dikenakan pajak. Dia menegaskan, pengenaan pajak hanya berlaku bagi pihak yang sudah bekerja maupun yang menjalankan aktivitas bisnis dengan besaran penghasilan tertentu.

Baca juga: NIK Jadi NPWP, Apakah Pemilik KTP Otomatis Dikenai Pajak?

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan untuk masyarakat dengan pendapatan Rp 60 juta per tahun atau di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan.

Masyarakat dengan gaji Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tidak akan diambil pajaknya. Begitu pula UMKM. UMKM dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Bermeterai

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Bermeterai

Whats New
Hadiri Changi Aviation Summit 2022, Menhub Akan Bahas Kebangkitan Industri Penerbangan Indonesia

Hadiri Changi Aviation Summit 2022, Menhub Akan Bahas Kebangkitan Industri Penerbangan Indonesia

Rilis
Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Masih Lesu, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Masih Lesu, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tips Aman Berinvestasi Bitcoin di Platform Exchange

Tips Aman Berinvestasi Bitcoin di Platform Exchange

BrandzView
Beda Gaya Berpakaian Elon Musk Temui Jokowi, Luhut, dan PM India

Beda Gaya Berpakaian Elon Musk Temui Jokowi, Luhut, dan PM India

Whats New
IHSG Bakal Menguat Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Menguat Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Petani Sawit Bakal Geruduk Istana dan Kantor Airlangga, Ini Tuntutannya

Petani Sawit Bakal Geruduk Istana dan Kantor Airlangga, Ini Tuntutannya

Whats New
Jadwal Baru KA Pangrango Bogor-Sukabumi Mulai Hari Ini

Jadwal Baru KA Pangrango Bogor-Sukabumi Mulai Hari Ini

Whats New
Wall Street Mayoritas Merah, Saham Twitter dan Tesla Rontok

Wall Street Mayoritas Merah, Saham Twitter dan Tesla Rontok

Whats New
Perkembangan UMKM Sektor Jasa Konstruksi di Masa Pandemi

Perkembangan UMKM Sektor Jasa Konstruksi di Masa Pandemi

Whats New
Mengenal Tabungan Emas, Produk Pegadaian yang Digugat Rp 322,5 Miliar

Mengenal Tabungan Emas, Produk Pegadaian yang Digugat Rp 322,5 Miliar

Whats New
7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

Rilis
[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.