ASN Diminta Giat Belajar Layani Publik Secara Digital, Seperti Program Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi terhadap program Kartu Prakerja yang selama hampir dua tahun ini menjalankan layanan publik dengan cara-cara baru.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus melihat penggunaan platform pelatihan online yang ada di program Kartu Prakerja dapat diadopsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: GoPay Perkuat Edukasi Literasi Digital dan Sistem Keamanan Transaksi demi Lindungi Konsumen

Menurutnya, literasi digital adalah keharusan dan menjadi syarat utama bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan.

"ASN harus giat belajar memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kompetensi menjawab tantangan ke depan. Prinsipnya, kita mau belajar atau dilindas," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Menteri PAN-RB: ASN Jangan Berkomentar Menjelekkan Pemerintah...

Akik bilang, program Kartu Prakerja dapat menjadi panutan atau role model bagi instansi pemerintahan lain karena beroperasi dengan menggunakan platform yang baru.

"Di sini kita melihat ada pola-pola pembelajaran yang melibatkan mitra strategis yang bekerja secara profesional," lanjut dia.

Baca juga: Menpan-RB Terbitkan SE Peningkatan Integritas ASN

Sistem penanganan keluhan Kartu Prakerja dan teknologi cloud computing

Selain itu, sistem penanganan keluhan di program Kartu Prakerja menurut Akik sangat luar biasa, karena dilengkapi dengan service level agreement dan wallboard monitoring secara real time.

Ia pun berharap, program Kartu Prakerja tidak hanya berhenti hingga 2024.

Sementara itu, Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Hengki Sihombing menjelaskan, proses bisnis atau alur program, mulai dari pendaftaran, pelatihan, penyaluran insentif, hingga survei evaluasi di program Pra Kerja semuanya dilakukan secara daring.

Teknologi cloud computing yang digunakan, membuat biaya infrastruktur menjadi murah. Semestinya, kata dia, layanan pemerintah kepada masyarakat bisa jauh lebih baik.

"Karena startup itu tidak punya uang, sedangkan Pemerintah punya banyak uang. Startup butuh setidaknya lima tahun baru bisa punya uang dari investor dan besar. Pemerintah bisa lebih cepat," kata dia.