Menko Airlangga Klaim Program Kartu Prakerja Mampu Kurangi Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan program Kartu Prakerja bisa mengurangi angka pengangguran. Hal ini dibuktikan dari jumlah pengangguran yang mulai bekerja, telah bekerja, bahkan ada yang berwirausaha.

"Kita lihat Kartu Prakerja, selain lulusan SMA, korban PHK, pengangguran, saat disurvei ada 63 persen yang menganggur sudah bekerja dan 17 persen yang masih menganggur itu telah bekerja, sisanya 46 persen masih berupaya. Walaupun dari sekitar 27 persen tersebut sudah menjadi wirausaha," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Penutupan Program Kartu Prakerja secara virtual, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Program Kartu Prakerja Lanjut di 2022, Pemerintah Anggarkan Rp 11 Triliun

Adanya perkembangan para pengangguran yang mulai mendapatkan penghasilan, maka pemerintah pun memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2022, dengan nilai anggaran sebesar Rp 11 triliun.

Baca juga: ASN Diminta Giat Belajar Layani Publik Secara Digital, Seperti Program Kartu Prakerja

Prakerja Gelombang 23, teruka 3 juta-4,5 juta kuota

Pembukaan pendaftaran Prakerja Gelombang ke-23 pada tahun depan, kata Airlangga, masih dalam pembahasan oleh Komite Cipta Kerja. Pada gelombang ini, akan ada kisaran 3 juta hingga 4,5 juta kuota yang akan dibuka untuk pendaftaran.

Baca juga: Fakta Lengkap Sindikat Hacker Kartu Prakerja Fiktif, Bobol 12 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan, Raup Miliaran Rupiah, Kini Terancam 12 Tahun Penjara

"Nanti akan dibahas dan dirapatkan di dalam rapat Komite dalam waktu dekat. Jumlah pesertanya sekitar 3 juta sampai 4,5 juta orang secara total. Pendaftaran tetap melalui www.prakerja.go.id. Tentunya nanti di sekitar akhir atau awal Februari, kita akan umumkan kapan gelombang ke-23 akan dimulai," ucapnya.

Penyerapan anggaran Prakerja terus membaik

Lebih lanjut kata dia, dibandingkan tahun 2020, pada tahun ini terdapat peningkatan dari segi anggaran dan penyerapan.

Jika pada tahun 2020, anggaran Kartu Prakerja ditetapkan sebesar Rp 20 triliun dengan penyerapan sebesar 91,26 persen maka pada penyelenggaraan di tahun 2021, anggaran tersebut naik menjadi Rp 21,2 triliun dengan penyerapan yang lebih maksimal sebesar 99,85 persen.

"Kinerja anggaran ini juga diikuti dengan tata kelola yang baik. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan monitoring Program Kartu Prakerja pada 5 Agustus 2021 mengatakan sistem Program Kartu Prakerja dapat menjadi best practice untuk dijadikan contoh bagi program-program lainnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Airlangga dan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan iterasi.

"Semoga program Kartu Prakerja bisa menjadi contoh inovasi konkret Pemerintah Indonesia di masa pandemi yang dapat dibanggakan dalam Forum G20 nanti," harapnya.