Omicron Masuk RI, RS Wisma Atlet Di-"Lockdown", Status PPKM Dipertimbangkan

Kompas.com - 16/12/2021, 18:00 WIB
Suasana dari Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan menyediakan tempat perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.569 tempat tidur. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSuasana dari Tower 8 Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka tower 8 RSDC Wisma Atlet Pademangan dengan menyediakan tempat perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.569 tempat tidur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya virus varian baru Omicron pertama kali di Indonesia, membuat pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk melakukan penguncian penuh atau lockdown RS Wisma Atlet, Jakarta.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya Jodi Mahardi.  

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Luhut Harap Masyarakat Tidak Panik

Lockdown ini bertujuan agar virus Covid-19 varian B.1.1.529 atau Omicron tidak menyebar ke luar dari RS Wisma Atlet.

"Pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah mitigasi dengan melakukan lockdown atau penguncian di beberapa tower Wisma Atlet agar varian ini tidak menyebar luas," ujar Jodi kepada Kompas.com, Kamis (16/12/2021).

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan genome sequencing atau pelacakan penyebaran mutasi virus secara ketat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca juga: Sri Mulyani Masih Belum Tahu Dampak Omicron ke Perekonomian

Nasib status PPKM

Lantas, apakah pemerintah bakal memperketat lagi mobilitas masyarakat (PPKM) akibat munculnya varian Omicron ini?

Menurut Jodi, pemerintah masih memberlakukan PPKM berdasarkan arahan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, mengenai kebijakan PPKM, pemerintah masih membahasnya.

Baca juga: Cerita Luhut: Tamunya, Investor Besar dari China, Tak Dapat Hotel Saat ke Jakarta

"Terkait PPKM, tentunya hal ini akan terus dibahas sambil menunggu kondisi di lapangan. Intinya PPKM yang digunakan akan tetap mengikuti standar acuan WHO," kata dia.

"PPKM yang terus dievaluasi tiap minggunya merupakan alat asesmen yang cukup baik untuk langsung dapat memutuskan bila terjadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan," sambung Jodi.

Baca juga: PPKM Level 3 Batal, Testing dan Tracing Covid-19 akan Digencarkan Saat Nataru

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.