JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, keputusan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen justru tidak membebani perusahaan-perusahaan milik asing
Seperti perusahaan milik pengusaha asal Jepang, kata Said, yang justru mendukung akan keputusan revisi kenaikan UMP DKI tersebut.
Di perusahaan milik asing, ada jalinan yang baik antara para pekerja dan pengusaha.
Baca juga: KSPI: Bila UMP DKI Naik, Daya Beli Buruh Meningkat, Justru Pengusaha Untung
"Mereka (para perusahaan Jepang, multinasional, dan perusahaan kelas atas) tidak keberatan naik upah jauh lebih baik dari kenaikan upah minimum tahun lalu, karena ekonomi sedang membaik," kata Said Iqbal secara virtual dalam menyikapi tindakan Apindo, Senin (20/12/2021).
"Mereka bilang kepada saya, mereka ingin bisnis itu tenang. Karyawan sedang baik-baik saja kok hubungannya dengan perusahaan. Hubungan industrial di tingkat perusahaan itu baik-baik saja," lanjutnya.
Baca juga: Said Iqbal: Jika Gubernur Lain Tak Mau Revisi Upah Seperti Anies, Perlawanan Buruh Akan Meningkat!
Said bilang, Gubernur Anies telah mempertimbangkan kenaikan UMP DKI tersebut hingga ke kondisi perusahaan. Malahan, kenaikan tersebut justru akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha.
UMP naik justru menjadi titik meningkatnya daya beli masyarakat yang kebanyakan merupakan para pekerja atau buruh.
"Kalau Gubernur Anies sudah mempertimbangkan 5,1 persen itu akan meningkatkan daya beli maka diperkirakan akan ada puluhan triliun uang yang akan mengalir ke kantong pengusaha bukan ke kantongnya Apindo. Dalam bentuk para buruh membeli barang-barang," ujarnya.
Baca juga: Keputusan Anies Revisi UMP DKI Tuai Penolakan Pengusaha, Apindo: Membuat Gaduh Dunia Usaha
Justru dia mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak memicu perseteruan antara pekerja dan pengusaha.
"Apindo ini mewakili siapa? Jangan menebar bensin ke dalam api. Tanya saja, ketua Apindo atau ketua pengusaha yang mengaku dari perhimpunan pribumi, punya perusahaan enggak?" tanyanya.