Buruh: Kalau Upah Minimum Naik 5 Persen Akan Terjadi Pertumbuhan Daya Beli Rp 180 triliun

Kompas.com - 20/12/2021, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa bulan belakangan ini sejak ditetapkannya kenaikan upah minimum tahun 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), rata-rata sebesar 1,09 persen, para pekerja atau buruh melakukan aksi unjuk rasa nasional.

Mereka menentang kenaikan upah minimum versi pemerintah tersebut. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, aksi tersebut demi memperjuangkan upah buruh yang layak.

"Kami melakukan aksi itu bagian dari perjuangan agar upah di DKI itu naiknya per hari tidak setengah harga toilet. Kalau setengah harga toilet kenaikan upah minimum seperti tahun SK yang lalu, direvisi. Memang nanti siapa yang beli barang-barang dari pengusaha, itu kan buruh," kata Said Iqbal secara virtual, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Tolak Kenaikan Upah, Pengusaha Bakal Gugat Anies Baswedan ke PTUN

Ditambah lagi, pernyataan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyatakan, kenaikan upah minimum sebesar 5 persen akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI hingga mencapai 5 persen pada tahun 2022.

"Menteri Bappenas sudah menyatakan, secara nasional kalau upah minimum naik 5 persen akan terjadi pertumbuhan daya beli itu adalah Rp 180 triliun. Itu angka yang besar untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan Presiden Bapak Jokowi 4 persen sampai 5 persen, menurut data BPS," ujar Said Iqbal.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan merevisi dan menaikkan UMP DKI 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik 5,1 persen dari UMP tahun 2021 yang sempat diputuskan. Karena keputusan sebelumnya, Anies hanya menetapkan kenaikan UMP DKI sebesar Rp 37.749 atau naik 0,85 persen apabila mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Buruh Ingatkan Pengusaha: Jangan Tebar Bensin ke Dalam Api

Keputusan yang ia lakukan tentunya berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7-5,5 persen. Kemudian, pertimbangan lainnya berdasarkan inflasi yang akan terkendali pada posisi 3 persen.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).

Anies bilang, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," jelasnya.

Baca juga: Apindo Minta Pengusaha Tidak Menerapkan UMP DKI Jakarta yang Ditetapkan Anies Baswedan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.