Ada Omicron, Luhut "Pede" Ekonomi RI Masih Terkendali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa perekonomian Indonesia hingga saat ini masih terkendali kendati virus Corona varian baru Omicron telah ditemukan di Indonesia.

"Kalau dari saya ekonomi menurut kami masih semua terkendali, masih cukup baik. Data-data kami menunjukkan baik, tapi kan semua ini dilihat per minggu," ucap Luhut dalam keterangan pers virtualnya mengenai evaluasi PPKM, Senin (20/12/2021).

Meskipun begitu, kondisi perekonomian RI tidak dapat ditebak. "Jadi tidak ada seluruh orang di dunia ini yang meramalkan ekonomi ini lebih dari tiga bulan," kata dia.

Baca juga: Luhut: Sampai Hari Ini Omicron Belum Ditemukan Meluas di Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran apabila varian Omicron memberikan efek yang sama seperti varian Delta yang terjadi pada Mei hingga Juli 2021.

Namun demikian, pemerintah optimis pertumbuhan RI tahun depan masih sesuai target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada kisaran 5,2 persen.

"Kalau semua ini terkendali kita berharap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang direncanakan APBN itu 5,2 persen pertumbuhannya di 2022. Namun apabila ada bumpy (benjolan) pada efek yang mirip dengan Delta maka pemerintah mempersiapkan fiscal space," tuturnya.

Saat ini saja, pemerintah mulai mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi nasional serta penanganan Covid-19 sebesar Rp 52 triliun.

Baca juga: Luhut Soal Omicron: Tidak Ada yang Perlu Dibuat Panik..

"Saat sekarang fiscal space yang ditangani dan disiapkan untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional itu adalah Rp 52 triliun," sebut Airlangga.

Sedangkan, dana yang teralokasikan di dalam Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KCPEN) tahun ini, menurut Airlangga akan terealisasi 90 persen. Artinya ada 10 persen sisa anggaran.

"Sisa anggaran sepuluh persen itu bisa digunakan untuk tahun depan, sebagai buffer (penyangga) perlindungan sosial," kata dia.

Baca juga: Luhut: Kami Akan Melakukan Pengetatan Jika Kasus Covid-19 Melebihi 500 per Hari